Hilirisasi di Kaltim Harus Integral

Nomorsatukaltim.com - Mewujudkan proyek hilirisasi di Kaltim tidak semudah di Pulau Jawa. Banyak faktor yang menjadi tantangan dan hambatannya. Jawaban sulitnya mengembangkan hilirisasi itu diungkap Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, dalam podcast Good Time di Rumah Disway, Senin (30/1/2023). Hadi menekankan menjalankan proyek hilirisasi, tidak bisa mengandalkan kemampuan pemerintah daerah. Bolanya ada di pemerintah pusat. “Harus integral, tidak bisa sepihak,” tegasnya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah regulasi pendukung. Seperti perizinan dan kemudahan usaha. Ia mencontohkan industri hilirisasi CPO. Kalau pun Kaltim ingin membuat pabrik CPO sebagai pra syarat hilirisasi industri, pemerintah pusat harus mendukung. Seperti menyetop pabrik CPO di Jawa dan memindahkannya ke Kalimantan, khususnya Kaltim. Hadi mengungkap 60 persen proyek industri nasional terpusat di Jawa. Jika ada pemisahan tersebut, maka hilirisasi bisa berjalan cepat. “Industri CPO enggak ada nunggu pabrik datang sendiri, tapi harus didukung. Jangan ada pabrik CPO lagi di Jawa. Ini memang indsutri jangka panjang,” tegas pria yang juga Ketua Partai Gelora kaltim ini. Hadi kembali memberi ilustrasi. Ia mencontohkan industri sarang burung walet di Sulawesi Tengah bisa memakan tenaga kerja hingga ribuan orang. Persoalannya tenaga kerja di Kaltim masih kurang untuk bisa menjalankannya. Masih butuh tenaga terampil dari luar. Meski ia mengklaim sekitar 10 persen pemasukan ke daerah juga didapat dari ekspor sarang burung walet. Tapi itu pun masih berupa bahan mentah. “Kalau pun dipaksa bangun pabrik, kurang orang,” papar Hadi. Menjalankan proyek hilirisasi kata Hadi tidak bisa mengandalkan kemampuan pemerintah daerah. Bolanya ada di pemerintah pusat. “Harus integral, tidak bisa sepihak,” tambahnya. Ia mencontohkan industri hilirisasi CPO. Asa untuk membangun itu sebenarnya ada dengan adanya IKN. Keberadaannya dianggap bisa membawa angin segar pembangunan di Kaltim. Seperti menambah jumlah tenaga kerja. Jika ini bisa diterapkan, secara tidak langsung pemerintah pusat pasti akan memercepat proyek hilirisasi industri yang diinginkan Kaltim. Di kesempatan berbeda, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim, Irhan Hukmaidy, mengingatkan masyarakat Kaltim jangan terlalu euforia membicarakan produk hilirasasi perikanan. "Kita jangan terlalu euforia terhadap tren produk hilirisasi perikanan. Ada banyak hal yang perlu disiapkan untuk mewujudkan Kaltim sebagai sentra hilirisasi perikanan. Semua itu juga perlu dukungan pusat," ujarnya. Meski begitu, ia mengamini jika potensi kelautan dan perikanan di Kaltim sangat besar. Namun untuk merealisasikan produk-produk hilirisasinya, banyak faktor yang harus dihitung. "Untuk ke sana tahun ini kita belum. Tapi ada dua fokus yang akan kita kembangkan di tahun 2023," jelasnya. Yakni, menjalankan kebijakan Kementerian ihwal penangkapan terukur ikan dan realisasi kampung budidaya ikan. (boy/*)