Kawasan Industri dan PLTA Krayan Prioritas

Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie berfoto bersama dengan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Kamis (14/11) sore. (humas) JAKARTA, DISWAY - Investasi strategis di luar sektor minyak dan gas bumi yang menjadi prioritas adalah kawasan industri (KI) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan di Kaltara. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan kepada Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie yang menemuinya di Kantor Kemenko Kemaritiman Jakarta, Kamis (14/11) sore. Menurut Irianto, ada 14 proyek investasi yang masuk dalam daftar, termasuk 2 proyek strategis di Kaltara. Proyek dengan nilai investasi USD 20,0 miliar tersebut (sesuai data Kemenko Maritim), dinilai akan berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Menko Maritim berharap beberapa isu utama investasi di daerah harus dituntaskan. Yakni, isu kesesuaian tata ruang, konsistensi aturan, dan ketersediaan lahan," jelasnya. Untuk menuntaskan permasalahan itu, daerah yang menjadi sasaran investasi harus mampu menunjukkan bahwa daerah tersebut terbuka untuk bisnis dan investasi. Selain itu, pelayanan yang diberikan kepada investasi harus transparan dan dapat dipercaya. "Aturan yang dibuat juga harus konsisten dan dapat diprediksi. Dan, aturan yang dibuat tidak kontradiksi dengan aturan pusat atau kebijakan presiden," urai Irianto. Untuk itu, gubernur memastikan tiga isu utama investasi akan menjadi perhatian serius Pemprov Kaltara. "Sedianya, kesesuaian tata ruang, aturan dan lahan secara perlahan diatasi permasalahannya sesuai kewenangan yang ada. Termasuk berkoordinasi dan berkomunikasi untuk mensinergikan kinerja antara pusat dan daerah," ungkapnya. Sementara itu, informasi dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Bahrul Lahadalia, hingga tahun ini ada 21 proyek dengan potensi realisasi investasi mencapai Rp 707,1 triliun mengalami kendala. Ini terdiri dari 17 proyek senilai Rp 480,6 triliun yang potensi realisasinya sedang difasilitasi BKPM. Sisanya adalah 4 mega proyek senilai Rp 226,5 triliun. "Menurut BKPM, permasalahan utama dalam realisasi investasi adalah lahan dan regulasi daerah. Kalau rencana investasi di Kaltara, termasuk dalam 8 proyek yang terkendala dengan rekomendasi dan izin teknis. Dari 8 proyek itu, nilai investasinya mencapai Rp 190,2 triliun," urai Irianto seperti dirilis Humas Pemprov Kaltara. Mengingat hal tersebut, maka BKPM merekomendasikan beberapa hal untuk meningkatkan kelancaran eksekusi investasi besar di daerah. Yaitu, dilakukannya inventarisasi dan revisi regulasi daerah yang menghambat investasi, pelayanan prima dengan memberikan "karpet merah" bagi investor besar, dan pemasangan atau matchmaking investor dengan pengusaha lokal yang difasilitasi pemerintah daerah. "Semua rekomendasi BKPM ini akan dilecut lagi oleh Pemprov Kaltara," pungkas Irianto. (*)