Gubernur Rudy Mas'ud Copot Keluarga dari Jabatan, Respons Sorotan TAGUPP Kaltim
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud memutuskan untuk mengeluarkan Hijrah Mas'ud dari jabatan yang berhubungan langsung dengan struktur Pemerintah Provinsi Kaltim.-(Disway Kaltim/ Mayang Sari)-
SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud memutuskan untuk mencopot jabatan anggota keluarga dalam struktur yang berhubungan langsung dengan pemerintahan provinsi (Pemprov).
Kebijakan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap tata kelola pemerintahan, termasuk komposisi Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim.
Dalam pernyataannya, Rudy menyampaikan bahwa keputusan tersebut sebagai upaya menjaga kepercayaan publik sekaligus merespons berbagai kritik yang berkembang di masyarakat dalam beberapa hari terakhir.
“Sebagai bentuk menjaga kepercayaan publik, mulai esok saya juga akan meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan pemerintah provinsi Kalimantan Timur,” ujarnya, Minggu, (26/4/2026).
BACA JUGA: Rudy Mas'ud Jelaskan Alasan Tak Temui Massa, Singgung Faktor Keamanan saat Aksi
BACA JUGA: Gubernur Rudy Buka-bukaan Soal TAGUPP dan Pembatasan Wawancara Jurnalis
Ia menegaskan, langkah ini mencakup seluruh posisi strategis yang berkaitan dengan kebijakan daerah, termasuk dalam struktur tim percepatan pembangunan yang selama ini menjadi bagian penting dalam mendukung kerja pemerintah provinsi.
“Termasuk Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan,” lanjutnya.
Sebagai informasi, susunan TAGUPP Kaltim terdiri dari sejumlah tokoh. Posisi Ketua dipegang oleh Irianto Lambrie, sementara Wakil Ketua I dijabat oleh Hijrah Mas’ud, dan Wakil Ketua II oleh M. M. Gibran Sesunah.
Posisi Wakil Ketua I menjadi perhatian publik karena diisi oleh Hijrah Mas’ud yang merupakan bagian dari keluarga Gubernur. Kondisi ini memunculkan perdebatan terkait profesionalisme dan potensi konflik kepentingan dalam struktur pemerintahan.
BACA JUGA: Gubernur Rudy Bantah Politik Dinasti di Kaltim, Pengamat Ingatkan Risiko Lemahnya Check and Balance
BACA JUGA: Aliansi Rakyat Kaltim Desak Gubernur Mundur, Soroti KKN hingga Tuntut Audit Kebijakan
Rudy mengakui kritik yang muncul tidak lepas dari kepedulian masyarakat terhadap arah kebijakan daerah.
Ia menilai dinamika tersebut sebagai pengingat penting agar pemerintah lebih peka terhadap persepsi publik.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
