PDIP Menolak karena Tidak Terperinci

Rapat program sambungan rumah masyarakat berpenghasilan rendah oleh PDAM Tirta Segah Berau (ist) Dari 7 fraksi yang menyampaikan pandangan akhir, 6 fraksi yaitu Nasdem, Golkar, PKS, Demokrat, Amanat Indonesia Raya, dan PPP menyetujui pengesahan raperda penyertaan modal dari Pemkab Berau kepada PDAM Tirta Segah menjadi perda. Hanya fraksi PDI P menolak karena menilai belum ada rincian bagaimana program MBR akan dijalankan. “Melihat kondisi PDAM Tirta Segah, masih banyak daftar permintaan pemasangan sambungan rumah yang berkisar 4.000 SR yang tidak didukung ketersediaan instalasi PDAM. Perda penambahan penyertaan modal PDAM Tirta Segah, kami fraksi PDI Perjuangan melihat, mengamati, dan mempelajari, raperda tidak berkorelasi dengan Perda nomor 3 tahun 2010. Di mana tidak menggambarkan total besaran modal kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai modal yang disertakan kepada PDAM,” tegas juru bicara fraksi PDI P, Suardi Marzuki saat membacakan pandangan akhir fraksi. Menurutnya, raperda yang diajukan tidak berhubungan dengan Perda nomor 3 tahun 2010 tentang penambahan penyertaan modal Pemkab Berau kepada PDAM Tirta Segah. Sehingga terkesan penyertaan modal berdiri sendiri karena tidak berhubungan dengan perda sebelumnya. "Raperda yang diajukan pemda tidak menggambarkan penyertaan modal yang akan diberikan. Tidak dijelaskan secara rinci peruntukkannya kepada masyarakat berpenghasilan rendah," katanya. Ketua Fraksi Partai PDI Perjuangan, Atilaganardi menambahkan, harus jelas acuan yang akan digunakan dalam pengesahan raperda penyertaan modal. Perlu pengkajian dalam. "Ini tidak ada rincian yang dicantumkan dalam raperda. Akan dipergunakan ke mana modal yang diberikan itu," ujarnya. “Jadi peruntukkannya harus jelas karena berbicara masalah penyambungan, semua masyarakat Berau menginginkan hal yang sama. Yang perlu kita ketahui, ada antrean yang belum terpasang mesti diselesaikan dulu. Kemudian ini dikatakan penyertaan, berarti kan modal usaha, sementara ini diberikan secara cuma-cuma. Di mana penyertaannya? Kita berharap PDAM bisa berkembang dengan dibantu, tapi yang diberikan pemkab adalah untuk pembayaran sambungan, berarti tidak berputar dan bakal habis,” jelasnya.