Dua Bulan, Dua Ribu Orang Pindah ke Balikpapan

Rizal Effendi. Balikpapan, Diswaykaltim.com – Ibu kota baru di Kalimantan Timur mendorong masyarakat luar daerah berbondong-bondong ke Balikpapan. Dalam dua bulan terakhir, lebih dari dua ribu orang telah mengajukan surat pindah ke Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan. Jika dirata-rata, maka dalam sehari ada 33 masyarakat yang mengajukan diri menjadi warga Balikpapan. “Saya terima informasi di Capil (Catatan Sipil) ada dua ribu orang minta KTP Balikpapan dalam dua bulan terakhir ini. Mereka pintar membaca situasi melihat peluang pemindahan ibu kota,” ungkap Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi dalam Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan dan Perancangan Kawasan Ibu Kota Negara, Kamis (14/11/2019). Karena itu, ia berharap masyarakat Balikpapan harus bersiap agar tidak menjadi penonton. “Sekarang (pemerintah daerah) tidak bisa menahan orang. Karena sudah berlaku KTP nasional, semua daerah terbuka,” imbuhnya. Pada masa lalu Balikpapan menerapkan kebijakan jaminan kepada setiap pendatang. “Kalau mereka tak dapat pekerjaan bisa langsung dipulangkan ke daerah asal,” imbuhnya. Namun saat ini, hal itu tidak bisa dilakukan. Selain berharap masyarakat Balikpapan tanggap akan adanya persaingan, Rizal juga berharap pemerintah memberi perhatian. Misalnya, memberikan bantuan pembangunan infrastruktur untuk Balikpapan. “Jadi jangan ibu kotanya saja (dibangun) tapi interland (daerah sekitar) nya juga supaya jangan sampai jomplang,” harap wali kota. Keinginan itu, menurut dia, sudah disampaikan ke presiden. Untuk meningkatkan kesiapan warga lokal, maka strateginya meningkatkan kualitas SDM. Karena itu pemerintah Balikpapan terus mendorong Institut Teknologi Kalimantan (ITK) menjadi proyek strategis nasional. “Dari ITK, Unmul dan lainnya ditingkatkan kualitasnya, agar sebagian SDM ibu kota tidak dari luar,” ucapnya. Direktur Bina Penataan Bangunan Kementrian PUPR, Diana Kusumastuti mengatakan, ibu kota baru akan menjadi kota terbaik di dunia. Smart metropolis yang memiliki klaster pemerintahan, klaster teknologi informasi, klaster pendidikan, klaster kesehatan dan klaster wisata. “Ibu kota baru akan memiliki konsep smart, green beautiful dan sustainable,” jelasnya. Pemerintah menjanjikan pembangunan ibu kota negara mendengarkan masukan dari seluruh pihak, terutama masyarakat lokal. (fey/eny)