Merasa Diperlakukan Berbeda dengan Guru Umum, Guru Inklusi Mengeluh ke DPRD Paser

Selasa 08-11-2022,20:13 WIB
Reporter : Iklan Marketing
Editor : Iklan Marketing

  Paser, nomorsatukaltim.com - Tenaga pendidik khususnya guru inklusi di Kabupaten Paser mengeluhkan sarana dan prasarana (sarpras) sekolah bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Adanya keluhan itu, Komisi II DPRD Paser melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan kelompok kerja guru inklusi. Hearing yang dilaksanakan di ruang Bappekat dipimpin Wakil Ketua DPRD Paser, Fadly Imawan. Dikatakan Fadly Imawan, para guru inklusi mengeluhkan kurangnya tenaga pendidik untuk mengawasi para murid ABK saat di sekolah. Selain itu mereka juga merasa ada perlakuan yang berbeda dengan pengajar yang mengajar di sekolah umum. "Tak hanya itu para guru-guru juga mengeluhkan sarpras yang apa adanya dan merasa diperlakukan berbeda dengan guru biasa," kata Fadly Imawan, Selasa (8/11/2022). Senada, Ketua Komisi II DPRD Paser Ikhwan Antasari mengungkapkan menjadi atau menasbihkan diri sebagai guru inklusi tidaklah mudah. Dari RDP itu ia menuturkan betapa beratnya tugas yang diemban oleh pengajar. "Mendidik anak yang biasa saja memelurkan kesabaran yang luar biasa. Apalagi mereka (guru inklusi) ini mendidik anak berkebutuhan khusus," terang Ikhwan Antasari. Dirinya menyebut negara sangat memperhatikan ABK. Yang mana banyak prasarana menyediakan tempat bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Begitupun dengan para pengajar Inklusi, seharusnya tidak ada lagi pembedaan dengan guru lainnya. "Ini menjadi pekerjaan rumah yang akan segera kami kerjakan. Serta mencarikan solusi agar para pengajar inklusi ini merasa tak dibedakan dengan guru yang pada umumnya," bebernya. Dalam rapat itu juga disampaikan formasi penerimaan CPPPK. Dijelaskannya terkait hal tersebut ia berharap BKSDM Kabupaten Paser segera mencarikan solusi. Sementara DPRD Paser juga akan berkordinasi dengan pihak provinsi bahkan pusat terkait penyampaian dari guru inklusi. "Kami akan coba cari solusi lewat jalur politik yang ada di DPR RI untuk mencari titik temu dari persoalan ini," tutup Ikhwan. (adv/asa)

Tags :
Kategori :

Terkait