Samarinda, nomorsatukaltim.com - Proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kaltim, hingga saat masih terus berjalan.
Teranyar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan market sounding atau jajak pasar bersama dengan Otorita IKN dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia. Dengan mengundang beberapa Kementerian untuk membahas IKN.
Namun yang menjadi perhatian khusus adalah volume sampah yang dihasilkan sejak dimulainya pembangunan di lokasi yang telah ditetapkan tersebut. Termasuk nanti ketika pemerintahan telah dijalankan di IKN.
Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud mengingatkan estimasi bpertambahan penduduk yang akan bermigrasi ke Kaltim yang tentu akan berimbas ke persoalan pengelolaan sampah.
Karena konsep yang diusung IKN Nusantara adalah konsep smart city, green, renewable, dan berkelanjutan, maka menurutnya pemerintah juga tentu akan melakukan pembangunan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) di IKN baru.
"Kalau di awal-awal ini kan belum tersedia, sehingga sementara sampah-sampahnya akan dialihkan ke empat kota di sekitar lokasi IKN seperti Kukar, PPU, Samarinda dan Balikpapan. Namun kedepan kemungkinan nya pengelolaan sampah akan dilakukan di Balikpapan. Mengingat TPA yang ada di Balikpapan ini merupakan TPA terbaik di Kaltim," ungkapnya Rabu (19/10/2022).
Kendati demikian lanjutnya, sebagai Ketua DPRD Kaltim, ia akan menyarankan program melimpahkan sampah dari IKN ini harus didukung oleh regulasi yang jelas. Ia menginginkan pembahasan terkait sampah yang dihasilkan mulai dari pembangunan hingga menjalankan pemerintahan di IKN nantinya diusulkan dan dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
"Paling tidak memberikan penambahan modal atau bantuan yang dianggarkan di APBN untuk pembangunan TPA baru di Balikpapan atau memperluas TPA yang ada," tutupnya.(adv/dprd kt)