Salah Siapa ?

PULAN keluar rumahnya. Mengenakan celana pendek selutut dan kaus putih tanpa lengan. Setelah menutup pintu rapat, dia menghampiri Jhoni dan Karjo yang tengah asyik memainkan bidak catur di depan rumah Karjo. Persis bersebelahan dengan rumah Pulan.

Lalu, Pulan membuka pembicaraan, begini: “Ngerinya statement gubernur kita ini, masa ada anak mati di lubang tambang yang disalahkan orangtuanya. Yang benar saja,” katanya.

Yang diajak ngobrol tampak kalem. Menanggapi sekenanya saja. Fokus Jhoni dan Karjo masih pada bidak caturnya. “Itu ramai di medsos, media digital. Pagi tadi saya baca juga di koran, bahas soal itu. Sebetulnya salah siapa sih ??,” tambahnya lagi.

Tambah bingung Jhoni dan Karjo menanggapinya. Akhirnya jadi guyonan. Diskusinya melantur kemana-mana.

Soal salah menyalahkan ini, jadi teringat saat diskusi dengan jurnalis senior Farid Gaban di sela-sela pelatihan jurnalistik yang diselenggarakan perusahaan migas di salah satu hotel ternama di Balikpapan.

Sambil menyantap jamuan makan siang, Farid menyampaikan bagaimana seharusnya cara berpikir seorang jurnalis. Dan itu bisa dituangkan dalam liputan investigasi atau liputan mendalam. Menurut Farid, segala sesuatu peristiwa, pertama harus dilimpahkan semua tanggungjawabnya kepada pemerintah. Karena segala sesuatunya berakar dari pemerintah.

Dan jika ternyata, pemerintah sudah melakukan fungsi-fungsinya dengan baik, memberikan pengawasan sesuai dengan prosedur, baru setelah itu bandulnya bisa dilimpahkan ke swasta. Berarti perusahaannya yang nakal.

“Kenapa pemerintah? Karena mereka yang mengeluarkan perizinan. Mereka juga memiliki fungsi pengawasan. Kalau seumpama perusahaan itu terbukti melanggar, misalnya melakukan pencemaran lingkungan, kan pemerintah bisa tutup izinnya,” jelas Farid saat itu, beberapa tahun yang lalu.

Memang waktu itu, kita tidak bahas soal kesalahan masyarakat, atau kesalahan orangtua..

Seperti diketahui, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Wahyu Widhi Heranata, Senin (24/6/2019) lalu, saat mengajak wartawan berkunjung, juga menyinggung soal keteledoran orangtua yang membiarkan anaknya main di daerah berbahaya, lubang tambang.

Memang perlu ada batasan. Sejauhmana upaya pemerintah dalam mencegah warganya masuk ke zona merah. Jadi, tidak serta merta semua diserahkan kepada individu tertentu, dalam hal ini orangtua.

Apalagi peristiwa yang menimbulkan korban jiwa itu bukan sekali-dua kali terjadi. Sudah sekitar 35 orang yang meninggal dunia. Kalau dikalkulasi, berarti ada 35 orangtua yang lalai mengawasi anaknya. Waduh...

Seyogianya jika sudah menjadi peristiwa publik; banyak korbannya, banyak pihak yang terlibat, sudah seharusnya menjadi perhatian bersama. Bukan lagi berada di wilayah individu. Atau human error. Justru, tindaklanjut dari pencegahan itu mestinya berorientasi bagaimana membangun sistem yang bisa mengantisipasihuman errortersebut. Bukan membiarkan dan bahkan mengeksplorasi kesalahan ke ranah individu.

Jika memang lubang bekas galian tambang itu belum sempat ditutup, maka harus ada upaya lain untuk menghalau warga masuk ke zona merah. Misalnya dengan membuat benteng mengelilingi lubang. Tentunya benteng yang sulit ditembus. Bukan asal buat pagar yang bisa diterobos anak remaja.

Bahkan jika memungkinkan, bisa dikasih aliran listrik pengejut. Tidak harus tegangan besar dan mematikan. Tapi bisa membuat siapa pun yang hendak menerobos itu kaget dan mengurungkan niatnya.

Bagaimana soal anggaran? Bukannya sudah ada jaminan reklamasi (Jamrek). Sejumlah dana yang disetor perusahaan tambang kepada pemerintah pada awal kegiatan. Bukannya dana Jamrek diperuntukan bagi reklamasi dan penghijauan? Sebetulnya, jika itu berjalan. Persoalan selesai. Tutup buku.

Nah, jika upaya pencegahan itu sudah dilakukan. Tapi tetap ada saja yang nerobos masuk, baru bisa saja dipersonifikasikan; kenakalan remaja atau kelalaian orangtua dsb. Tapi, jika belum ada upaya seperti itu. Apa lantas bisa menyalahkan orangtua..?!

Bagaimana dengan Anda?

Saran dan masukan bisa kirim via email: diskaltim@gmail.com