Angka Kemiskinan di Kaltim Turun 0,10 Persen, Ini Data Per Daerah

Kukar, nomorsatukaltim.com – Angka kemiskinan di Kalimantan Timur (Kaltim) secara keseluruhan mengalami penurunan sekitar 0,10 persen. Atau berkurang 2.220 ribu orang miskin jika di banding tahun 2020.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat angka kemiskinan pada Maret 2021 mencapai 6,54 persen atau sebanyak 241.770. Sementara pada September 2020 angkanya masih sekitar 6,64 persen atau sebanyak 243.990. Sementara angka kemiskinan di Kabupaten/kota di Kaltim tahun 2021, persentase tertinggi masih berada di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dengan angka 11,90 persen. Kemudian Kutai Barat 10,24 persen, Kutai Timur 9,81 persen, Paser 9,73 persen, Kutai Kartanegara 7,99 persen, Penajam Paser Utara 7,61 persen, Berau 5,88 persen, Samarinda 4,99 persen, Bontang 4,62 persen, dan Balikpapan 2,89 persen. Penurunan tingkat kemiskinan di Kaltim ini menggambarkan pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Pasca masuknya pandemi Covid-19. Namun, jika di bandingkan dengan angka tingkat kemiskinan sebelum pandemi, yakni pada 2018, angka tahun 2021 ini masih terbilang tinggi. Jika berdasarkan jumlah penduduk miskin terbanyak per September 2021 di kabupaten/kota, berada di Kutai Kartanegara (Kukar). Totalnya mencapai 62.360 jiwa. Kemudian disusul Samarinda sebanyak 42.840 jiwa. Dan Kutai Timur 37.780 jiwa. Berikut jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota se-Kaltim: 1. Kukar 62,36 ribu jiwa 2. Samarinda 42,84 ribu jiwa 3. Kutim 37,78 ribu jiwa 4. Paser 27,56 ribu jiwa 5. Balikpapan 18,53 ribu jiwa 6. Kubar 15,38 ribu jiwa 7. Berau 13,62 ribu jiwa 8. PPU 12,13 ribu jiwa 9. Bontang 8,41 ribu jiwa 10. Mahulu 3,18 ribu jiwa *(sumber : BPS Kaltim) Sebagai catatan, penduduk yang dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan sebesar Rp 703.223 per bulan atau Rp 23.441 per hari. Pengamat pembangunan sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Mulawarman, Purwadi berharap, angka kemiskinan di Kalimantan Timur bisa terus turun. Kalau bisa sampai zero kemiskinan atau 0 persen. Menurutnya, untuk menuju 0 persen di Kaltim dan di seluruh kabupaten/kota bukanlah pekerjaan mudah. Tapi apabila semua pimpinan daerah mempunyai komitmen yang kuat. Serta memiliki program-program yang lebih pro rakyat. Dan didukung oleh jajaran SKPD atau OPD yang memahami tupoksinya secara terukur, semua pasti bisa dilakukan. “Ibarat pemain bola. Tidak mungkin semua masalah yang ada di daerah ini selesai hanya oleh satu kepala daerah. Tapi perlu adanya team work yang andal dengan tugasnya masing-masing,” ucap Purwadi pada media ini, Kamis (23/6/2022) pagi. Melihat angka-angka itu, Purwadi berharap agar pemerintah daerah mengutamakan pelayanan publik. Jangan sampai malah rakyat yang harus melayani pejabat. “Masukan atau kritikan ini bertujuan untuk membangun kita semua. Bagi kesejahteraan rakyat serta berkeadilan,” tuturnya. Terutama Kukar, lanjutnya, meski saat ini sudah mencapai 7 persen angka kemiskinannya, jika digenjot lagi dengan maksimal angka tersebut harusnya bisa turun lagi. Mengingat APBD Kukar merupakan yang tertinggi, dan pada tahun 2022 ini mencapai Rp 5,264 Triliun. Plus tambahan dana bagi hasil migas sebesar Rp 2,09 Triliun. “Itu belum termasuk dari dana CSR perusahaan yang ada di Kaltim dan Kukar khususnya. Tinggal bagaimana mengeksekusinya. Kalau mau serius mengurangi angka kemiskinan di seluruh kabupaten/kota di Kaltim ini pasti bisa zero kemiskinan. Walaupun bertahap, harus dikongkritkan,” pungkasnya. (bay/dah)