Start Awal Tahun

TANJUNG SELOR, DISWAY - Jalan pendekat menuju Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor bakal dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) awal tahun ini. Apalagi setelah Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie bertemu Presiden Jokowi, Jumat (8/11). Perhatian Presiden Joko Widodo adalah insfrastruktur di Kaltara. Semua daerah, seperti jalan dan jembatan dari Malinau Kecamatan Krayan Selatan sepanjang sekitar 200 kilometer. Termasuk progres infrastruktur di ibu kota Kaltara, Tanjung Selor. Makanya, setelah pembebasan, Pemprov Kaltara melakukan pembukaan lahan (land clearing). “Tahun ini sejumlah lahan yang menjadi jalan pendekat menuju KBM sudah kita bebaskan. Rencananya akan kita bangun jalannya pada 2020 dengan catatan setelah lahan tersebut land clearing,” kata Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, Sudjadi, belum lama ini. Saat ini, diakui Sudjadi, jalan yang telah land clearing sudah sepanjang 1,5 kilometer. Lahan itu akan dibuka jalan menuju Boulevard Barat dan Boulevard Timur. “Nanti yang akan membangunnya adalah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW),” bebernya. Tahun ini, lanjut Sudjadi, ada tiga segmen kegiatan yang berkaitan dengan rencana pembangunan jalan penghubung KBM Tanjung Selor. Segmen 1 sudah terealisasi 95 persen dengan panjang 1,5 kilometer menuju pusat pemerintahan di KBM. Kemudian segmen 2 dengan panjang 1,2 kilometer yang terus berproses hingga mencapai 95 persen. Sedangkan segmen 3 menuju Boulevard Barat dan timur akan dilaksanakan awal Desember, disesuaikan dengan besaran anggaran. Sejak 2017 lalu, pemerintah telah melakukan proses pembebasan lahan KBM seluas 100,20 ha. Proses itu terus berlanjut hingga 2018 di mana pemprov telah melakukan pembebasan lahan seluas 473,61 ha, di mana lahan yang sudah terbayarkan seluas 215,13 ha. Sedangkan sisanya 258 ha dalam proses pembayaran dan penyelesaian masalah administrasi. “Harapannya tahun 2020 kita akan menyelesaikan pembayaran sisa lahan dengan membantu masyarakat menyelesaikan mediasi lahan yang sementara dalam proses. Akan ada penimbunan jalan dari PJN Kementrian Bina Marga sepanjang 2,7 kilometer yang sudah kita land clearing serta lanjutan pembangunan Gedung Inspektorat di KBM Tanjung selor," ungkapnya, seperti dirilis Humas Pemprov Kaltara. Tidak hanya KBM, pembangunan Gedung Inspektorat Provinsi Kaltara, DPUPR-Perkim Kaltara telah menganggarkannya pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2019. Fokus kerja yang dilaksanakan pengerjaan fondasi. “Jenisnya adalah fondasi laba-laba yang diperkirakan lebih menghemat anggaran. Selain itu juga cocok dengan kondisi tanah lokasi pembangunan gedung,” jelasnya. DPUPR-Perkim sendiri menganggarkan Rp 2,8 miliar untuk pengerjaan fondasi. Untuk pembangunan konstruksi fisiknya, diprediksi akan rampung pada 2020 mendatang dengan menelan anggaran Rp 22 miliar. (*)