Terkait Nasib 4.000 Karyawan PT GBU yang Dirumahkan, FX Yapan Minta Jangan Berlarut-larut

Kubar, nomorsatukaltim.com - Terhentinya pengoperasian tambang PT Gunung Bara Utama (PT GBU) menjadi perhatian Bupati Kutai Barat (Kubar) FX Yapan. Karena sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat Kubar.

“Secara proses hukum Pemkab Kubar tidak mencampurinya. Namun dampak yang terjadi yang harus kita sikapi. Dari 3 ribu lebih karyawan PT GBU dan Subkonnya berdampak pada karyawan yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, anak yang masih sekolah dan hal-hal lain,” kata bupati. Di samping itu, dampak kepada Kubar terhadap DBH (dana bagi hasil) dari pembayaran pajak perusahaan. Melalui dana bagi hasil tersebut dipergunakan untuk pembangunan fasilitas umum. Begitu juga terhadap pembangunan dan pembinaan yang dilakukan PT GBU melalui CSR akan terhambat. Terkait kondisi ini, Bupati mengimbau kepada karyawan untuk bersabar sambal menunggu proses. Harapan Pemkab Kubar proses yang ada jangan sampai berlarut-larut agar karyawan bisa mendapatkan kejelasan. Demikian pula CSR PT GBU yang sudah melakukan kerja sama dengan beberapa universitas. “Di situ ada anak-anak Kubar dibiayai untuk menempuh pendidikan,” terangnya. Sementara itu, Dandim 0912/Kubar Letkol Kavaleri Yudhi Prasetyo Purnomo mengatakan, pihaknya diminta untuk melakukan pengamanan aset PT GBU oleh Kejagung RI. “Tentu tugas Kodim untuk mengamankan semua aset yang ada di wilayahnya, karena memang sudah kewajiban membantu semua stakeholder dalam pengamanan aset,” kata Dandim. Langkah lain, upaya deteksi dini, cegah dini dan temu cepat kemungkinan-kemungkinan gejolak yang terjadi di wilayah Kubar, buntut penyitaan aset PT GBU tersebut. Saat itu, DPRD dan Pemkab Kubar mengaku akan membentuk tim kecil untuk menjembatani aspirasi karyawan PT GBU. Mereka akan meluruk ke Jakarta. Termasuk menemui Anggota DPR RI asala Kaltim Ismail Thomas dan Irjen Pol (Purn) Safaruddin. “Kami akan berdiskusi dengan beliau berdua, terkait kondisi nasib karyawan PT GBU di Kubar saat ini,” kata Ridwai, setelah melakukan pertemuan Bersama perwakilan aksi karyawan. Menurut Ridwai, tim kecil itu juga akan menemui langsung pimpinan PT GBU Pusat di Jakarta. Yakni untuk menanyakan terkait kasus ini, sampai di mana tanggung jawab perusahaan penambang batu bara itu terhadap nasib sekitar 4 ribu karyawannya di Kubar. (luk/dah)