Tanpa Voting, Alat Kelengkapan DPRD Terbentuk

Asisten II Setprov Kaltara, Sanusi berfoto bersama ketua DPRD Kaltara Noorhayati Andris dan anggota DPRD perempuan di Kaltara. TARAKAN, DISWAY - Ketua DPRD Kalimantan Utara, Norhayati Andris mengungkapkan, alat kelengkapan DPRD sudah terbentuk berdasarkan musyawarah mufakat dari seluruh anggota alias tanpa melalui voting. Norhayati, Jumat (8/11) menjelaskan, alat kelengkapan dewan yang terbentuk terdiri dari 4 komisi yang sudah ada, yaitu ketua, wakil ketua dan sekretaris. Komisi I untuk bidang pemerintahan, hukum dan hak azasi manusia dengan ketua komisi Syarwani dari Golkar, wakil ketua Andi Kasim dari Gerindra dan sekretaris Nurdin Hasni dari fraksi Amanat Pembangunan Nasional Bintang Kebangsaan. Komisi II bidang perekonomian dan keuangan, ketua Herman dari fraksi Amanat Pembangunan Nasional Bintang Kebangsaan, wakil ketua Rakhmat Sewa dari fraksi PDI Perjuangan dan sekretaris, Muhammad Nasir dari fraksi Gerindra. Komisi III bidang pembangunan, ketua Najamuddin dari fraksi Demokrat, weakil ketua Supaad Hadianto dari fraksi Amanat Pembangunan Nasional Bintang Kebangsaan dan sekretaris Jufri Budiman dari fraksi Gerindra. Komisi IV kesejahteraan rakyat, ketua Achmad Djufrie dari fraksi Gerindra, wakil ketua Mohammad Saleh dari fraksi Golkar dan sekretaris Markus Sakke dari fraksi Hanura. "Terbentuknya kelengkapan dewan berdasarkan kebersamaan untuk memikirkan kepentingan masyarakat," kata Norhayati kepada Antara. Ditambahkannya, setiap 2,5 tahun akan ada pergantian di komisi, sehingga setiap anggota akan kebagian. "Semua untuk Kaltara tanpa melihat partai, suku dan agama," katanya. Keterwakilan Perempuan Peranan perempuan sangat berpengaruh dalam setiap sendi kehidupan dalam pembangunan. Terlebih saat ini hampir setiap peran dan fungsi yang mampu dilakukan oleh kaum laki-laki, dapat pula dilaksanakan perempuan. Demikian disampaikan Asisten I bidang Pemerintah Umum dan Kesra Setdaprov Kaltara, Sanusi saat membuka bimbingan teknis peningkatan peran dan kesetaraan gender anggota legislatif, di Swiss-Belhotel Tarakan, Kamis (7/11). Sanusi mengatakan, dari jumlah keseluruhan anggota DPRD se-Kaltara sebanyak 155 orang, 25 di antaranya perempuan. “Untuk itu, perlu adanya kegiatan pembinaan lebih lanjut agar periode berikutnya jumlah keterwakilan perempuan dalam legislatif dapat mengalami peningkatan,” kata Sanusi. Selain itu, tujuan dilakukan bimtek berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang, grand design peningkatan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat RI. Dengan harapan, dapat mengawal ide-ide dan rencana perubahan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Saat ini perempuan sebagai penggerak ekonomi, lanjut Sanusi, sebagai politisi bahkan sebagai pejabat struktural yang seyogyanya diberikan kewenangan untuk mengambil kebijkan. Tentu hal ini merupakan kondisi yang cukup baik dimana kaum perempuan benar-benar telah menunjukkan emansipasi dalam mengisi alam pembangunan. “Diharapkan, dengan digelarnya Bimtek ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anggota legislatif perempuan dalam pengambilan keputusan dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Sehingga, berdampak pada peningkata indeks pemberdayaan gender di Kaltara,” katanya. (*)