Serapan APBD Belum Maksimal, DPRD Balikpapan Rapat Bergilir Dengan OPD

  Balikpapan, nomorsatukaltim.com - Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan, untuk triwulan pertamah tahun 2022 masih sangat rendah. Hal ini pun mendapat perhatian serius dari DPRD Balikpapan. Untuk itu DPRD Balikpapan secara rutin melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dan dilakukan secara bergiliran. Dalam rapat yang dilakukan pada Rabu (18/5), Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh S. Sos mengatakan, kalau fungsi rapat atau pertemuan ini adalah untuk mengingatkan. Dan menekankan kembali kepada setiap OPD. Untuk segera melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah tersusun dan terprogram. "Pada intinya penyerapan APBD ini harus maksimal dilakukan. Agar masyarakat bisa segera menikmati hasilnya," kata Abdulloh. Ketika ditemui media ini seusai rapat. Disebutkan Abdulloh kalau serapan APBD Kota Balikpapan saat ini baru dikisaran angka 15 sampai 20 persen saja. Sedangkan saat ini, Bulan Mei. Atau sudah masuk dalam triwulan kedua. "Dinas PU adalah salah satu dinas yang memiliki anggaran besar. Makanya kami dorong terus untuk segera menjalankan program-programnya. Agar penyerapan APBD bisa sesuai dengan progres yang diinginkan. Dan Masyarakat bisa menikmati," tegas Abdulloh. Dengan kondisi yang ada, tentu rawan sekali terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Karena itu kata Abdulloh, pihaknya dalam hal ini DPRD Kota Balikpapan akan terus secara rutin melakukan rapat-rapat dengan seluruh OPD. Untuk mengingatkan, memberikan pemahaman, penekanan dan memberi solusi. "Kita undang rapat itu bukan untuk menekan saja. Tapi kita ingin tahu. Ada kendala apa. Kok serapannya masih rendah. Dan kalau memang ada kendala segera sampaikan. Agar kami tahu. Jangan diam saja. nanti buntu. Harus disampaikan dan diurai bersama-sama," tegas Abdulloh lagi. Menurut Abdulloh memang ada beberapa aturan-aturan yang sebenarnya tidak terlalu sinifikan namun dianggap menjadi kendala. Sehingga dijadikan alasan untuk takut melaksanakan kebijakan. Yang membuat program tidak jalan dan mandek. "Dengan rapat yang rutin dilakukan, artinya kami membuka ruang. Untuk bersama-sama mencari solusi. Terkait auran. Dan regulasi. Sehingga semua program bisa berjalan. Dan harapannya tentu Silpa bisa sekecil mungkin. Dan masyarakat bisa menikmati program-program pemerintah," pungkas Abdulloh. (adv/ale)