KAMMI Desak Pemerintah Usut Mafia Migor dan Tolak Presiden Tiga Periode

SAMARINDA - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) turun ke jalan dan menggelar aksi demo di simpang Mal Lembuswana, Samarinda. Unjuk rasa itu terkait kebijakan pemerintah yang tak mampu mengendalikan harga minyak goreng dan berbagai persoalan lainnya. Dalam aksi yang berlangsung pada Minggu, 28 Maret 2022, puluhan mahasiswa juga membakar tandan sawit dan menggelar aksi teatrikal menurunkan foto Presiden Joko Widodo. Kepala Bidang Kebijakan Publik KAMMI Samarinda Jamiah menyebut para mahasiswa ambil bagian dalam upaya merawat Indonesia. KAMMI menilai kisruh minyak goreng, stabilitas harga dan pasokan pangan yang selalu menjadi bahasan berulang setiap tahunnya menjelang Ramadan dan hari raya, hingga wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, menjadi bola panas dan dinilai meresahkan masyarakat. KAMMI menilai hal itu berpotensi mencederai amanat reformasi dan konsitusi negeri. "KAMMI seluruh Samarinda mendesak dan menuntut pemerintah, usut tuntas dan tindak tegas mafia minyak goreng," ujarnya pada nomorsatukaltim.com – Disway Kaltim. KAMMI juga menuntut pemerintah menjamin ketersediaan pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan. Juga menolak dengan tegas wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden tiga periode. Terkait polemik minyak goreng, lanjutnya, pemerintah terkesan panik dalam mengendalikan harga. Alhasil, regulasi pengendalian harga minyak sering berubah-ubah. Diketahui bahwa sejak Rabu, 16 Maret 2022, pemerintah resmi menghentikan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng. "Ini kebijakan setengah hati, sebab hal ini seolah membenarkan adanya aktivitas penimbunan maupun eksportir ilegal yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," urainya.   Sementara dari informasi yang dia terima, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menerangkan bahwa terdapat tiga perusahaan diduga mengekspor minyak goreng kemasan dalam jumlah besar keluar negeri. "Ini melawan hukum serta mengabaikan kebutuhan pasar domestik," katanya. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok juga mulai mengalami kenaikan, seperti minyak goreng, gas, kedelai, daging, cabai, serta beberapa komoditas lainnya. KAMMI menilai hal ini merupakan fenomena yang terus berulang menjelang Ramadan. "Jika pemerintah tidak mampu mengantisipasi stabilitas harga, dikhawatirkan akan terjadi inflasi dan akan mempengaruhi pemulihan ekonomi," terangnya. Menurutnya, pemerintah harus melakukan upaya khusus agar masyarakat tidak semakin terbebani di tengah badai Covid-19 yang masih melanda. Di lain sisi, wacana penundaan pemilu serta perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden 3 periode terus bergulir, padahal bertentangan dengan semangat reformasi. "Amandemen atas UUD 1945 mengamanatkan agar masa jabatan presiden hanya maksimal 2 periode saja. Wacana penundaan pemilu juga tidak memiliki basis argumentasi yang memadai, sehingga wacana ini patut ditolak, sebab tidak terdapat hal-hal darurat yang mengharuskan pemilu untuk ditunda," tukasnya. Demonstrasi KAMMI di Samarinda, diwarnai dengan sejumlah aksi. Seperti membakar tandan sawit beserta daunnya, serta upacara penurunan foto presiden dan penaikan bendera Merah Putih. “Aksi membakar buah sawit ini, sebagai simbol atas kekecewaan rakyat kepada pemerintah yang dinilai masih gagal mengatasi kisruh minyak goreng, sementara kita tahu bahwa Indonesia adalah negara penghasil buah sawit yang cukup besar, tapi nyatanya rakyat menjerit akibat minyak goreng,” ungkapnya. KAMMI juga menganalogikan penurunan foto presiden sebagai simbol bahwa Presiden Jokowi hanya perlu menjabat, cukup sampai periode kedua saja. "Tidak perlu menabrak konstitusi untuk melanggeng ke tiga periode," tegasnya. Aksi berakhir pukul 18.00 waktu setempat. Terpantau, massa bubar sembari membersihkan sisa-sisa atribut aksinya. (ryn/eny)