Tambang Ilegal di Tahura, Catut Nama Pangdam VI Mulawarman dan Kapolda Kaltim

Balikpapan, nomorsatukaltim.com - Aktivitas tambang ilegal di Taman Hutan Rakyat (Tahura) terungkap. Pengungkapan ini dilakukan Tim Gabungan Kodam VI Mulawarman dan Gakkum KLHK, Kamis (24/3/2022) lalu sekitar pukul 20.00 Wita.

Bermula dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa adanya aktivitas tambang ilegal di KM 48, Desa Bukit Merdeka, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengakuan orang yang ada di lokasi tambang tersebut, aktivitas ini dibekingi Pangdam VI Mulawarman dan Kapolda Kaltim. Dari informasi ini, Tim Gabungan langsung menuju lokasi tersebut dan menghentikan aktivitas tambang ilegal disana. "Ada aktivitas tambang liar mengatasnamakan atau menyampaikan bahwa tambang ini dibekingi Kasum TNI, Pangdam VI Mulawarman dan Kapolda Kaltim. Sehingga kita melaksanakan penyetopan operasional," ujar Kapendam VI Mulawarman, Kolonel Inf M Taufik Hidayat didampingi Danpom Dam VI Mulawarman, Kolonel CPM Didin di lokasi tambang ilegal, Jumat (25/3/2022). Aktivitas tambang ilegal ini dilakukan diatas lahan seluas 3,6 hektare sejak tanggal 9 Maret 2022 alias kurang lebih 16 hari. Dari pantauan media ini, tumpukan batu bara masih berada di lokasi tambang ilegal beserta sejumlah kendaraan alat berat. "Barang bukti yang diamankan yakni 10 unit excavator, 3 unit dozer, 1 unit loader, 7 unit dump truck, dan 1 unit tangki minyak 5.000 liter," jelasnya. Sementara itu, sejumlah orang diamankan untuk dimintai keterangan yakni seorang yang mengklaim pemilik lahan berinisial M, penanggungjawab lapangan berinisial RW. "Kemudian berdasarkan penyelidikan sementara untuk penyandang modalnya adalah A dan M. Sementara proses penyelidikan dan akan didalami oleh Tim Gakkum dari KLHK," tambahnya. Dari kejadian ini, Kapendam VI Mulawarman tidak pernah melakukan pembekingan terhadap penambangan liar atau tambang ilegal yang ada di wilayah Kaltim. Sehingga kabar yang beredar tersebut dipastikan tidak benar alias berita bohong. "Kodam VI Mulawarman tidak pernah melakukan pembekingan terhadap penambangan liar yang ada di wilayah Kaltim," tegasnya. (Bom/dah)