Faisal Rachman: Kontribusi Perusahaan Sawit Masih Minim Dongkrak PAD

KUTAI TIMUR – Memiliki lahan perkebunan kelapa sawit yang luas, Kutai Timur (Kutim) rupanya belum bisa mengambil manfaat dari hal tersebut. Bahkan kontribusi sektor kelapa sawit pada APBD Kutim tidak sebanding dengan luas lahan yang dipakai. Untuk diketahui, luas perkebunan kelapa sawit di Kutim mencapai 450 ribu hektare. Bahkan luasan lahan itu yang dipakai oleh kebun yang berbasis korporasi. Ada 34 perusahaan sawit yang terdata, tapi sangat minim peranannya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutim. Ketua Komisi II DPRD Kutim, Faisal Rachman yang mengungkapkan hal tersebut. Ia menilai pemkab harus bergerak cepat untuk mendorong sektor kelapa sawit dapat berkontribusi pada PAD. Sebab selama ini cuan yang masuk kas daerah dari sektor ini hanya sekira Rp 30 miliar saja. “Itu sumbernya dari dana bagi hasil Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari perkebunan itu,” ucap Faisal kepada nomorsatukaltim.com - Disway Kaltim. Politisi PDIP ini meragukan kepatuhan perusahaan sawit untuk membayar retribusi dan pajak daerah. Ia mencontohkan retribusi kir kendaraan yang realisasinya di bawah Rp 200 juta. Padahal kendaraan milik perusahaan sawit sangat banyak berkeliaran. Bahkan tak jarang ada tudingan kendaraan itu jadi biang rusaknya jalan di Kutim. “Jadi sebenarnya ini potensi yang luar biasa jika pemkab bisa menggali dengan benar,” tuturnya. Contoh lainnya, beberapa bulan lalu Komisi II melakukan kunjungan ke perkebunan kelapa sawit. Ada 4 perusahaan yang ditinjau mengenai retribusi dan pajak daerah. Hasilnya hanya ada 1 perusahaan yang patuh membayar pajak penerangan jalan non PLN. “Saya coba hitung kasar, jika semua perusahaan membayar dengan patuh maka pendapatan bertambah Rp 10 miliar per tahun,” ungkapnya. Sehingga wajar menurutnya, PAD Kutim tidak pernah menyentuh angka Rp 300 miliar. Lantaran berbagai potensi masih belum digali dengan benar. Bahkan pada tahun ini target PAD yang bakal diserap hanya Rp 179 miliar. “Itu menandakan terjadi penurunan target PAD sekitar Rp 31 miliar dari tahun sebelumnya yang mencapai RP 200 miliar,” katanya. Sementara pemerintah terus menggaungkan keberhasilan bertambahnya nilai investasi. Angka dari Rp 3 triliun memang melonjak jadi Rp 9 triliun tahun lalu. Namun bagi Faisal, apakah investasi yang masuk ini bisa dijadikan pendorong kenaikan angka PAD. Hal itu yang harusnya disiapkan oleh Pemkab Kutim. “Kan jadi aneh. Sementara investasi naik tapi target PAD kita malah turun,” tandasnya. (bct/eny)