Hasil Survei: 72,7 Persen Ingin Ada Pemimpin Perempuan di Unmul

Samarinda, nomorsatukaltim.com – Sejumlah akademisi perempuan Universitas Mulawarman (Unmul) saling menyampaikan pendapat. Mereka menyayangkan masih ada yang salah persepsi terhadap peran perempuan dalam berbagai bidang. Hal itu terungkap melalui hasil survei yang dilakukan Pusat Studi Hukum dan Anak (PuSHPA) Fakultas Hukum (FH) Unmul. Survei dilakukan di 13 fakultas di Unmul. Salah satu pertanyaan yang mengejutkan Haris Retno, dosen FH adalah apakah audiens sepakat muncul pemimpin perempuan di Unmul. 72,7 persen menjawab iya, 22,7 persen menjawab biasa saja sisanya tidak butuh. “Ada sebagian yang menganggap enggak penting, ini perlu jadi catatan kita semua,” ulas Haris dalam pemaparannya yang dikutip nomorsatukaltim.com - Disway News Network (DNN). Pertanyaan lainnya adalah alasan audiens menyukai kepemimpinan dari perempuan di Unmul. Sebanyak 49,2 persen menyatakan perempuan lebih detail dan telaten dalam bekerja, 20,5 persen menyebut cerdas dan strategis, 15,9 persen mengatakan perempuan lebih enak dalam berkomunikasi, dan 10,6 persen menyebut perempuan sabar dan keibuan. Ada lagi jawaban yang mengejutkan Haris. Pertanyaannya adalah mengapa perempuan masih minim memimpin Unmul. Sebanyak 40,2 persen menyebut sudah terbiasa dipimpin oleh laki-laki, 31,8 persen mengatakan tidak ada perempuan yang mencalonkan diri, 21,2 persen tidak tahu dan sisanya mengatakan perempuan masih belum mumpuni. “Nah, ini juga evaluasi bagi kita karena tidak ada perempuan yang mau mencalonkan diri,” imbuhnya. Dari sisi kebebasan berekspresi, beberapa perempuan pun tidak bisa merasakannya secara penuh. Di mana 67,4 persen mengaku tidak ada pembatasan dan 32,6 persen mengaku dibatasi. Haris menegaskan kiprah akademisi perempuan itu tergantung pada ruang kebebasan. Karena itu kebebasan untuk akademisi perempuan pun harus dijamin. Hasil survei lain mengenai keamanan perempuan berkiprah di Perguruan Tinggi. Sebanyak 36,4 persen menjawab belum ada penanganan serius atas kasus kekerasan seksual. Sementara 44,7 persen menganggap penanganan yang sudah dilakukan belum secara maksimal. Dalam argumenatasi lain, Makrina Tindangen, akademisi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unmul menyebut perempuan harus punya kompetensi. Agar bisa sejajar dengan laki-laki. Perempuan pun punya kesempatan untuk menjadi pemimpin. Salah satu contoh memimpin anak di rumah. “Kita juga harus sukses kepemimpinan di keluarga,” lugasnya. Yang menarik, dari hasil pendampingannya di sejumlah sekolah di Kaltim, sebagian besar kepala sekolah dijabat oleh perempuan. Bahkan, kepala sekolah perempuan tersebut diyakini mampu membangun sistem yang baik di sekolah. Situasi itu memang harus dilakukan. Agar perempuan tetap bisa berkiprah di dunia karir, dan menjadi teladan bagi guru-guru di sekolah yang ia pimpin. Ketua Harian Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Unmul Meiliana juga turut hadir dalam diskusi. Ia satu-satunya perempuan yang masuk dalam lingkaran kekuasaan. “Kalau pecah telur, saya sudah pecah telur,” candanya. Maksudnya dia ingin menyampaikan bahwa dirinya sudah pernah menjabat beberapa jabatan strategis. Mulai dari Pj Sekprov Kaltim sampai Pj Wali Kota Samarinda. Namanya juga diusulkan masuk dalam struktur badan otorita IKN. Satu-satunya perwakilan dari perempuan di Kaltim. Mei tidak menyoal kalau seandainya namanya cuma menjadi cadangan. “Walau pun lapis ketiga enggak apa-apa, yang penting ada perwakilan perempuan di sana (badan otorita,Red). Kita jangan jadi penonton, kita harus terlibat,” tegasnya. Akademisi FISIP Unmul Sri Murlianti mencoba memberi jalan tengah. Ia menyatakan peran perempuan sebagai akademisi dan ibu semestinya tidak saling bertolak belakang. Bahkan harus bisa berdampingan. Kuncinya adalah komunikasi dengan keluarga. “Saat sebagai intelektual, kita harus benar-benar menjadi seorang intelektual. Tapi saat menjadi ibu, kita juga harus benar-benar bertindak sebagai seorang ibu,” ulas Sri. (boy/zul)