Hetifah Singgung Pemda, Kenapa Setengah Hati Akomodasi Guru Honorer Menjadi P3K

Samarinda, nomorsatukaltim.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, menyinggung Pemprov Kaltim yang dianggap setengah hati mengakomodasi guru honorer untuk menjadi guru P3K. Alasannya, karena pemprov khawatir tidak sanggup menanggung pembiayaan untuk gaji dan sebagainya.

Ia membeber pada formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2021, Kaltim hanya mengusulkan 39 persen formasi, sedangkan 61 persen sisanya belum diusulkan. Hetifah menyayangkan itu. Mengingat ada sekitar 23.204 guru berstatus non PNS atau honorer di Kaltim. Sedangkan pada 2023, status guru honorer perlahan akan dihapus di Indonesia. “Tentu saja kita harus mengupayakan agar guru-guru honorer Kaltim segera lolos menjadi P3K,” tegasnya kepada Disway National Network (DNN). Dia menyebut ada tiga isu besar dalam P3K. Di antaranya ada guru yang lolos passing grade namun tidak dapat formasi. Kedua, guru yang mungkin lolos passing grade tapi kalah dengan beberapa guru swasta dari sisi ranking. Ketiga, isu yayasan yang kehilangan guru. Hetifah juga menyoroti pentingnya partisipasi Pemda dalam mensukseskan P3K guru. “Usulan formasi P3K dari daerah hanya 44 persen (506.247) dari total kebutuhan 1,1 juta P3K guru. Bahkan, terdapat 117.939 formasi yang tidak dilamar sama sekali. Hal ini sangat disayangkan,” tambah legislator dapil Kaltim tersebut. Menurut Hetifah, Pemda tidak perlu khawatir terkait pendanaan P3K, sebab sudah dijamin dalam APBN. Karena pendanaan itu sudah dijamin dalam UU 6/2021 tentang APBN 2022. Kebutuhan gaji pokok P3K guru tahun 2021 dan 2022, kata Hetifah, telah ditetapkan alokasinya dalam Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2022. Semua dibebankan pada APBN bukan APBD. Gaji ini pun sudah termasuk tunjangan hari raya dan gaji ke-14. “Pada tahun 2022, Kaltim memiliki kuota P3K Guru sebesar 14.434 formasi. Saya berharap agar tahun ini dan ke depannya Pemda dapat memaksimalkan jumlah kuota P3K yang tersedia,” imbuh Hetifah. (boy/dah)