Diskusi Publik Pansus RUU IKN, Akademisi Kaltim Beri Rekomendasi

Samarinda, nomorsatukaltim.com - Semakin mendekati Rancangan Undang-Undang  Ibu Kota Negara (RUU IKN) disahkan, dua anggota panitia khusus (pansus) dapil Kaltim melakukan diskusi publik bersama akademisi se-Kaltim. Diskusi ini dilakukan di Lecture Theater Gedung Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda pada Selasa, 11 Januari 2022. Dua anggota tersebut adalah Safaruddin anggota DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan dan Budisatrio Djiwandono anggota DPR RI Fraksi Gerindra. Dalam diskusi tersebut, akademisi menyuarakan aspirasi dan kritikan mereka ketika IKN akan berjalan. Fokus utama yang diperbincangkan adalah pemberdayaan sumber daya manusia (SDM). Safaruddin menyatakan, pembangunannya nanti harus ada sinergitas antar IKN dan Kaltim itu sendiri. IKN dan Kaltim harus sama-sama beriringan maju. "Jangan sampai gemerlap IKN membuat Kaltim redup, saya kira itu intinya, dan jangan sampai masyarakat Kaltim jadi penonton pada waktu pembangunan dalam pelaksanaan IKN ini, jangan terpinggirkan lah (masyarakat Kaltim)," jelas Safaruddin pada Disway Kaltim. Perguruan tinggi diharuskan untuk siap dalam menyiapkan SDM yang berkualitas untuk sambut IKN. Sementara itu, Budisatrio Djiwandono pun memahami harapan warga Bumi Etam untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Apapun itu. Dari kesempatan di sektor ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur. Tapi menurut Budi, tak kalah penting juga adanya kesempatan putra-putri daerah untuk ikut dalam memimpin atau mengelola IKN. "Semoga kami benar bisa menyuarakan sesuai dengan keinginan dan harapan saudara kami, pasal-pasal yang secara eksplisit mengatur hubungan antara pemindahan IKN dengan masyarakat Kaltim," ujar Budi. Diketahui, sektor ekonomi penunjang pendapatan daerah adalah pertambangan, migas, maupun perkebunan kelapa sawit. Tapi dengan adanya IKN, perlu juga adanya penguatan di dalam sektor ekonomi pertanian, UMKM, ataupun kuliner. Dengan banyaknya aspirasi ini pula, Budi tetap menitikberatkan komunikasi antar eksekutif, legislatif, dan seluruh stakeholder. "Saya rasa tantangan yang nyata di hari ke depan adalah koordinasi antara semua stakeholder yang sekarang secara bersama memperbaiki RUU ini. Apakah itu ASN, masyarakat adat, akademisi, kalangan usaha, bisnis, ini kan semua mempunyai andil," tegas Budi. Dari sisi akademisi, Rektor Unmul Samarinda Masjaya merasa diskusi publik bersama akademisi perguruan tinggi di Kaltim sangat penting dalam pembuatan RUU IKN. Karena aspirasi maupun masukan bisa terakomodasi ke Pansus RUU IKN. Masjaya juga merasa dengan adanya IKN jangan hanya membuang duit saja. Namun, perlu adanya kontribusi dan dampak positif ke daerah penyangga IKN sendiri. "Salah satu yang menjadi sensitif sesungguhnya, jangan sampai membangun IKN kemudian melupakan daerah penyangga. Habis duit di IKN, yang lainnya tidak aksesnya tidak terpenuhi," katanya. Diskusi publik ini akan memberikan kontribusi terhadap draf RUU IKN yang rencananya akan disahkan pada Januari ini. (dsh/eny)