BALIKPAPAN, nomorsatukaltim.com - Grafik tingkat pengangguran dan angka kemiskinan di Kota Balikpapan, seperti paradoks lantaran kedua hal itu mestinya saling berkorelasi. Namun nyatanya tidak begitu. Berdasarkan hasil riset Pemkot Balikpapan, persentase penduduk miskin Kota Balikpapan pada tahun 2021 sebesar 2,89 persen, meningkat 0,32 persen terhadap angka penduduk miskin pada tahun sebelumnya. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Beriman pada 2021 malah mengalami penurunan sebesar 0,06 persen menjadi 8,94 persen. Akan tetapi, angka TPT ini masih berada di atas rata-rata nasional dan provinsi. Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud menyebut turunnya jumlah TPT di Kota Beriman didukung beberapa faktor. Antara lain, ada proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) yang masih berjalan dan membutuhkan banyak pekerja. Kemudian beberapa industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kariangau seperti perusahaan PT KRN juga berproduksi secara masif dan memerlukan tenaga kerja. "Inilah yang menjadi tolak ukur pengangguran kita turun," ujarnya, Senin, 27 Desember 2021. Nah, pada 2022 nanti, lanjutnya, Pemkot Balikpapan berusaha meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penyerapan tenaga kerja lokal. "Insyallah tahun depan, melalui kebijakan kita coba komunikasikan agar perusahaan-perusahaan itu bisa membuat MoU dengan Pemkot Balikpapan khususnya dalam hal ketenagakerjaan," ungkapnya. Jadi kalau ada perusahaan swasta yang ingin berinvestasi dan membangun usahanya di Balikpapan, maka Pemkot Balikpapan berharap agar perusahaan tersebut bisa mempekerjakan warga lokal, minimal 6 sampai 7 persen menggunakan tenaga kerja lokal. "Sesuai dengan kapasitas dan kebutuhannya. Nah ini yang kita antisipasi di tahun 2022 nanti," terangnya. Sedangkan terkait dengan angka kemiskinan yang meningkat, kata dia, tidak bisa dipisahkan dari kondisi pandemi yang berdampak bagi seluruh kehidupan masyarakat. Ia mencontohkan, ada beberapa warga yang selama pandemi terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sementara jenis usaha seperti driver atau ojek juga dinilai kena imbas pandemi. "Jadi upaya yang kita lakukan bersama jajaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) kami, yakni menghidupkan UMKM," katanya. UMKM di Balikpapan, kata dia, akan mendapat perhatian khusus dari dinas terkait seperti Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan. "Itu yang kita galakkan sekarang. Yang pasti, pemerintah pusat juga memberikan (kemudahan) melalui subsidi-subsidi untuk UMKM," katanya. Rahmad menyebut, kunjungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno ke Balikpapan baru-baru ini, memberi angin segar bagi para pelaku UMKM. Ia memastikan pemerintah pusat akan mengeluarkan berbagai kebijakan yang pro terhadap perkembangan UMKM di daerah terutama pada masa-masa pasca pandemi di 2022. "Dia (Sandiaga) fokus untuk menghidupkan, membantu dan bahkan ingin memberi subsidi bagi para pelaku UMKM di pasca pandemi. Jadi saya pikir ini baiklah," imbuhnya. (*)
Balikpapan: Pengangguran Turun, Kemiskinan Naik
Selasa 28-12-2021,20:46 WIB
Editor : Yoyok Setiyono
Kategori :