Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi. (Ferry Cahyanti/Disway Kaltim)
Balikpapan, DiswayKaltim.com - Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi memberikan tanggapan terhadap perkembangan Kawasan Industri Kariangau (KIK) yang belum tumbuh sesuai harapan.
Rizal menyatakan segera menyelesaikan infrastruktur jalan yang banyak dikeluhkan calon investor.
“Ya masih akan kita selesaikan dulu (infrastruktur jalan). Caranya sinergi dengan pemprov yang sama-sama punya lahan di situ,” kata Rizal, Senin (4/11/2019).
Pemkot Balikpapan berharap Pemprov Kaltim mau menyelesaikan persoalan jalan secara bersama-sama.
Saat ini, kata Rizal, Pemkot Balikpapan sedang menyelesaikan sertifikat terhadap 133 hektare lahan yang dikuasai. Sehingga diharapkan akan memperlancar proses pembangunan jalan, yang menjadi kendala utama menarik investor.
“Dengan isu IKN (Ibu Kota Negara) masalah ini bisa mendapat perhatian. Akan kita segera realisasikan kawasan industri ini sesuai perencanaannya,” janjinya.
Disinggung soal program KLiK atau Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi yang diluncurkan bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), wali kota mengakui belum ada investor yang menggarap.
“Memang harusnya dengan KLiK (bisa) mempercepat (investasi), tapi hingga kini pada area yang ditetapkan KLiK belum ada investor,” imbuhnya. Padahal pembangunan untuk peruntukan area sudah ada.
Terkait penyertaan modal ke Perusahaan Daerah (Perusda) Balikpapan belum juga memberikan alokasinya di KIK. Menurut wali kota, saat ini sedang diupayakan mengkonversi sertifikat tanah menjadi penyertaan modal pemkot. “Berapa nilainya, nanti akan kita hitung. Begitu juga untuk penyertaan modal nanti dulu,” imbuh Rizal lagi.
KIK diharapkan akan menjadi pendukung kebijakan direct call yang saat ini sedang diberlakukan pelabuhan Peti Kemas Kariangau. Hal itu juga diperkuat dengan rencana Perusda Balikpapan yang akan membangun depo kontainer di kawasan itu.
Berdasarkan data, dari lahan 133 hektare milik pemkot yang dikelola perusda direncanakan kawasan itu akan dibangun beberapa zona.
Yaitu, zona konstruksi, transportasi, agro perkebunan, perhotelan, perkantoran, power plant, pengadaan air bersih.
Sementara itu, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Balikpapan mencatat baru ada 10 perusahaan yang beroperasi. Kemudian 30 perusahaan mengajukan izin dan 3 perusahaan dalam tahap pembangunan.
Dari luas lahan 3.565 hektare, pemerintah hanya akan membangun 2.721 hektare. Luas lahan terbangun itu akan dibagi dalam lima sektor industri.
Pertama, agroindustri, kemudian industri konstruksi, industri minyak dan gas, industri perkayuan dan terakhir industri transportasi. (fey/eny)