PPU, nomorsatukaltim.com - Drama pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 Penajam Paser Utara (PPU) selesai. Semua fraksi di DPRD PPU menyetujui nota penjelasan rancangan APBD PPU yang disampaikan Bupati Abdul Gafur Mas'ud (AGM). Dengan target pendapatan sebesar Rp 1,16 triliun.
Hujan deras menyelimuti jalannya rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat lantai III DPRD PPU, Sabtu malam, (27/11). Rapat itu sejatinya mundur. Awalnya dijadwalkan Jumat siang. Namun kepala daerah tidak bisa hadir.
Selepas salat Maghrib, rapat dimulai. Dipimpin oleh Ketua DPRD PPU Jhon Kenedi didampingi Wakil II DPRD PPU, Hartono Basuki. Tanpa kehadiran Wakil Ketua I DPRD PPU Raup Muin. Sementara AGM hadir juga tanpa pendamping. Wakil Bupati PPU Hamdam Pongrewa tak nampak dalam rapat itu.
Di hadapan para anggota parlemen serta seluruh unsur dinas di lingkungan Pemkab PPU, AGM menyampaikan penyusunan KUA-PPAS APBD 2022 itu sudah berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana diatur dalam Permendagri 77/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam penyusunan APBD 2022 telah memperhatikan beberapa hal. Yaitu program prioritas RPJMD periode 2018-2023 untuk tahun pertama. Kebijakan ekonomi makro yang berdampak terhadap pencapaian target pendapatan dalam APBD 2022. Serta realisasi program kegiatan tahun anggaran berjalan.
"Upaya-upaya untuk mewujudkan kondisi keuangan daerah yang sehat dan berkelanjutan terus dilaksanakan Pemkab PPU.”
“Melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta pengelolaan keuangan daerah yang bijak dan didasarkan pada sikap penuh kehati-hatian dan kecermatan dalam rangka pencapaian target program pembangunan secara efektif," ucapnya.
Diakui bahwa PPU masih ketergantungan terhadap sumber pendanaan dari pemerintah pusat. Yaitu dari dana perimbangan sebagai sumber pendapatan utama daerah. Satu hal yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) makin meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Melalui intervensi belanja daerah yang berkontribusi pada peningkatan PAD.
"Untuk dapat dipahami, bahwa bagaimana belanja daerah, utamanya belanja langsung, bukan sekadar belanja, namun adalah investasi yang mampu memicu pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah, melalui peningkatan daya tarik dan iklim investasi serta usaha di PPU," jelas AGM.
Dengan mempertimbangkan semua hal itu, disebutkan target pendapatan pada APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1.160.803.818.445. Bersumber dari target PAD direncanakan sebesar Rp 77.765.186.763. Pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp 1.063.104.245.313. Serta pendapatan lain-lain yang sah direncanakan sebesar Rp 19.934.386.369.
Satu sisi, belanja secara keseluruhan direncanakan Rp 1.099.673.142.808. Terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Kemudian untuk pembiayaan daerah, dalam Rancangan APBD 2022 ini direncanakan sebesar Rp 61.130.675.637.
"Dalam hal, ada sesuatu program atau kegiatan dan belanja yang dianggap sangat penting, namun belum tercantum dalam dokumen rancangan Tahun 2022, kiranya dapat disikapi secara bijak dan dibahas lebih lanjut dalam forum TAPD dan Banggar DPRD," kata AGM.
Mendengar penyampaian itu, 6 fraksi yang ada di DPRD PPU menyetujui. Yaitu Fraksi Demokrat, Gerindra, PDIP, Golkar, PKS dan Partai Amanat Bulan Bintang sepakat untuk menyetujui R-APBD PPU 2022 sebesar Rp 1,16 triliun.
"Kami dari Fraksi Demokrat menyatakan menerima Raperda tentang APBD tahun anggaran 2022, yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah PPU untuk dibahas lebih lanjut," kata juru bicara Fraksi Demokrat, Syarifuddin HR.
Kendati demikian, walaupun seluruh fraksi menyetujui R-APBD tahun anggaran 2021 Kabupaten PPU, beberapa fraksi memberikan beberapa catatan dan saran. Salah satunya dari Fraksi Gerindra. Yang pandangannya dibacakan langsung ketua fraksinya, Sujiati. Meminta dalam pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2021 dibahas secara seksama, teliti, terperinci dan cermat.