Balikpapan, nomorsatukaltim.com - Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah dan stakeholder mengupayakan perlindungan bagi pekerja informal, khususnya yang terdampak pandemi.
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtunewe yang hadir di Balikpapan menyebut program yang digelontorkan pemerintah, baik berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU), Kartu Prakerja dan bantuan serupa lainnya, sebenarnya diperuntukkan bagi para pekerja informal di masa pandemi ini.
Adapun jumlah pekerja informal di Kaltim mencapai sekitar 110 ribu jiwa atau 10 persen dari total penduduk Kaltim yang berjumlah sekitar 3,7 juta penduduk.
"Yang sudah mendapat perlindungan, di atas 70 ribu. Kami harap perusahaan maupun pemerintah ikut membantu memberikan perlindungan kepada mereka melalui jaminan sosial," ujarnya, ditemui usai Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi IX, yang membahas perlindungan pekerja informal di masa pandemi COVID-19, di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (25/11).
Felly tiba di Balikpapan bersama rombongan Anggota Komisi IX DPR RI lainnya, serta Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo. Kehadiran mereka disambut Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi.
Menurut Felly, kehadirannya di Kaltim untuk memantau dan mendengar secara langsung masalah yang ditimbulkan pandemi COVID-19 terhadap ketenagakerjaan yang dirasakan masyarakat Kaltim. Ia berharap stakeholder seperti BPJS Ketenagakerjaan bisa memfasilitasi perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja informal di tengah masa pandemi saat ini.
"Pasalnya tak sedikit masyarakat menjadi korban PHK karena perusahaan mengurangi biaya operasionalnya akibat pandemi," katanya.
Ia menilai tingkat pendidikan rata-rata masyarakat di Kaltim cukup bagus. Di mana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kaltim tumbuh dan berada di posisi ketiga setelah DKI Jakarta dan Jogja.
"Biasanya kalau pendidikan bagus, (kepedulian) kesehatannya juga mengikuti," katanya.
Adapun jaminan kecelakaan kerja dan anak yang masih harus bersekolah, kata Felly, juga perlu dibantu.
Politisi Partai NasDem Daerah Pemilihan Sulawesi Utara itu menerangkan, bahwa hal itu secara otomatis akan mendapat jaminan ketikan masyarakat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
"Ini yang kita harapkan agar masyarakat terbantu dengan kondisi seperti ini," katanya.
Felly juga melihat bahwa ekonomi masyarakat Kaltim cukup bagus dan berada di atas rata-rata. Di mana Upah Minimum Provinsi Kaltim (UMP) tidak terkoreksi bahkan bisa meningkat 1,2 persen.
"Di sini ada 40 persen dari tambang, ada pertanian, ada industri. Saya kira cuma mungkin kondisi pandemi Covid ini sudah berjalan dua tahun (ekonomi cenderung lesu). Saya rasa ke depan segera ada pemulihan," katanya.
Namun demikian, Ia tetap merasa perlu untuk meminta kepada Pemprov dan pemerintah daerah di bawahnya agar memperhatikan kondisi pekerjaan informal.