Batu Bara Ilegal, Ujian Profesionalitas Polri

BALIKPAPAN, nomorsatukaltim.com – Profesionalitas aparat penegak hukum diuji dalam perkara tambang ilegal di Kelurahan Karang Joang, Balikpapan. Berbagai kalangan menanti bagaimana proses akhir kasus itu bergulir. "Publik lagi menantikan. Bagaimana keseriusan mereka terkait penegakan hukum dalam kasus Peti (Pertambangan Tanpa izin) ini," kata Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Pradana Rupang, Jum’at (19/11). Menurutnya, profesionalisme penegak hukum diuji, apakah mereka mampu menuntaskan perkara ini sampai kepada aktor di baliknya. Rupang berharap polisi akan mengungkap tersangka lainnya, yang tidak menutup kemungkinan melibatkan orang-orang penting. "Yang menjadi catatan kami sebenarnya kita berharap aparat tidak hanya bertumpu pada Undang-Undang Minerba nomor 3 tahun 2020, khususnya pada pasal 158,” kata Rupang. Ia berharap polisi bisa menjerat tersangka dengan beleid yang terkait dengan tata ruang. Seperti Perda Kaltim nomor 10 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batu Bara dan Kelapa Sawit. Pengenaan pasal ini penting sebagai dasar pemberatan terhadap pelaku. "Itu sudah ada peraturan di Kaltim yang kurang lebih 9 tahun yang lalu sudah berlaku. Seharusnya itu sudah efektif untuk diterapkan," katanya. Aparat juga harus mengusur barang bukti berupa hasil tambang batu bara yang sebagian besar telah beredar. Polisi didorong untuk mengecek ulang pengakuan saksi atau tersangka yang menyebut perusahannya belum sempat menjual emas hitam itu. "Itu pengakuannya belum dijual atau tidak, tentu harus didalami. Tapi yang perlu diurai adalah siapa saja aktor-aktor lain yang terlibat dalam proses Peti di Balikpapan," katanya. Ia mencontohkan, siapa pemodal yang telah mensponsori kegiatan tambang ilegal tersebut. Ia mengingatkan kepada para penyidik untuk tidak puas hanya sampai pada tingkat operator di lapangan. Tapi juga harus mengejar pemodal dan pemilik alat berat serta oknum yang melayani jasa pengangkutan batu bara. "Yang ke empat siapa? Pelabuhan mana yang ditetapkan sebagai jalur untuk bongkar muatnya. Jika pelabuhan resmi, maka pihak penyidik harusnya (mampu) menjerat karena turut terhubung dalam upaya memfasilitasi," urainya. Bahkan bila proses panjang alur praktik tambang ilegal itu ternyata berizin dan legal, maka menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah untuk memasukkannya dalam catatan hitam. Namun jika temuan selanjutnya juga terkait dengan suatu korporasi, maka seharusnya penegak hukum tidak hanya berhenti di saat telah mempidanakan perseorangan, tapi juga tegas menegakkan hukum pidana kepada korporasi terkait. "Nah yang kelima, tentu saja pembelinya. Siapa calon pembelinya atau orang yang sudah memesan itu. Itu juga harus dicek. Dikejar. Inilah yang kita sebut proses Peti yang sudah meluas sampai ke Balikpapan," katanya dilansir Disway Kaltim. Menurutnya semua oknum yang terkait dalam rantai praktik tambang batu bara ilegal bisa dijerat UU Minerba. "Sebenarnya tidak sulit mendeteksi pelaku karena mudah mencarinya. Misalnya alat berat itu ditahan sebagai jaminan, tentu saja pemiliknya harus memfilter apakah alat itu digunakan untuk kejahatan atau tidak," katanya. Melalui kasus ini juga, harapannya agar pemerintah daerah lain bisa melakukan tindakan yang sama seperti yang sudah dilakukan Pemkot Balikpapan terhadap penambangan ilegal di daerahnya masing-masing. "Ini sebagai peringatan tegas kepada aparat pemerintahan daerah lain, bahwa omong kosong kalau pemerintah daerah tidak bisa melapor, tidak bisa mendesak agar penegakan hukum kasus Peti bisa selesai. Contoh sajalah Balikpapan," imbuhnya. Pradana Rupang, mengapresiasi langkah Pemkot Balikpapan yang dengan cepat melakukan upaya preventif di lapangan, mengamankan bukti dan melaporkan ke ranah hukum. "Hal ini memang diharapkan dapat diikuti pemerintah daerah lainnya," ujarnya.

PEMODAL MASUK DPO

NAMANYA DICATUT