Jelang Pilkades, Polres PPU Antisipasi Politik Uang

PPU, nomorsatukaltim.com - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2021 di Penajam Paser Utara (PPU) rawan terjadi politik uang. Perlu dilakukan berbagai upaya bersama untuk mencegahnya. Kepolisian pun tak tinggal diam. Kurang sebulan lagi kontestasi tingkat desa itu akan digelar. Tepatnya pada 15 Desember 2021. Ada 56 calon kepala desa (cakades) akan berlaga untuk memperebutkan 14 kursi pimpinan desa. Meski hanya tingkat desa, aura persaingan sangat terasa. Bukan hanya dari spanduknya saja yang saling-silang di berbagai ruas jalan. Tapi diskusi terkait siapa calon yang akan dipilih mengisi ruang-ruang warga. Mulai dari ruang tamu, teras rumah hingga ke warung-warung kopi. Baca juga: Deklarasi Damai Pilkades PPU 2021, Cakades Wajib Jaga Komitmen Tak juga kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu. Anak muda yang baru pertama kali punya hak suara juga turut membincangkannya. Pokoknya pemilihan ini seksi. Tak salah, jika Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polres PPU, AKP Ngakan Gede Puja menilai pilkades mengandung kerawanan tinggi. Ketimbang kontestasi setingkat pilkada bahkan pilpres. "Karena lingkupnya kecil hanya di desa itu saja. Jadi semua bersentuhan langsung. Secara emosional. Sangat rawan terjadinya gesekan," ucapnya, saat ditemui di ruang kerjanya oleh nomorsatukaltim.com - Disway News Network (DNN), baru-baru ini. Jadi, sangat beralasan jika kepolisian mengambil perannya dalam pemilu ini. Ada dua hal yang dilakukan Kepolisian Resor PPU melalui satuannya. Yaitu preemtif dengan memberikan konsultasi, dan preventif dengan melaksanakan pengawasan setiap proses yang dibungkus dalam sebuah forum focus group discussion (FGD). Dengan tujuan untuk menciptakan situasi yang kondusif menjelang pilkades serentak pada 15 Desember mendatang. Tajuk yang diangkat dalam FGD itu adalah meningkatkan peran serta tokoh masyarakat (tomas), tokoh agama (toga), dan tokoh pemuda ). Mereka dilibatkan dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif menjelang pemilihan. "Tugas kami preemtif dan preventif. Pencegahan dan pembinaan. Kita menyentuh langsung ke masyarakat. Kita adakan FGD. Terdiri dari berbagai unsur, yang terlibat dalam pelaksanaan pilkades," jelasnya. FGD tersebut diselenggarakan di beberapa desa yang akan menyelenggarakan Pilkades serentak. Dari 14 desa tadi, menyisakan 3 desa untuk dilaksanakan. Sat Binmas Polres PPU hanya berperan sebagai fasilitator. Seperti namanya, dalam forum tersebut ada tanya jawab dan diskusi. Berbagai masalah dan kekhawatiran warga tertuang di sana. Lalu berembug bersama untuk menemukan solusinya. "Menjembatani untuk bisa menyelesaikan masalah. Agar setiap ada permasalahan tidak harus diselesaikan dengan proses hukum," ujarnya. Menariknya, sebagian besar kekhawatiran masyarakat setempat dalam pilkades kali ini ialah praktik politik uang. Yang biasanya dilakukan para cakades dan pengusungnya. Membagi-bagikan sejumlah uang agar bisa dipilih. "Nah, dari sekian desa yang saya jelajahi, mereka mengatakan secara umum kondusif-kondusif saja. Cuma tidak tahu pada hari H. Satu hal yang dikhawatirkan mereka ialah terjadinya pelanggaran money politics," jelasnya. Tentunya, sambung AKP Ngakan, kondisi itu membuat lembaganya semakin punya alasan kuat untuk mengawasi pemilu ini. Bersama dengan instansi lain yang berkaitan langsung. Praktik politik uang memang tak bisa dianggap sederhana. Ada potensi hukum di sana. Satu sisi, praktik ini kerap menjadi akar munculnya kericuhan. Yang mana ini menjadi tanggung jawab satuannya. Untuk diketahui pula, dalam pilkades ini tidak ada yang bisa digugat, kecuali perolehan jumlah suara. Itu penjelasan menurut Ketua Panitia Pilkades, yaitu PLT Sekkab PPU Muliadi. Jadi penyelesaian dari adanya laporan atas temuan itu ada di panitia. Hal ini tentu harus juga dipahami masyarakat. AKP Ngakan menyadari dalam menjaga kondusifitas dalam situasi seperti itu tidak hanya sebatas teori saja. Harus ada praktik langsung. Oleh karena itu, ia mengajak semua lapisan masyarakat untuk bisa mengawasinya. Agar tidak terjadi, dimulai dari diri sendiri. "Jadi kalau memang tidak suka adanya money politics, ya dicegah bersama. Kalau warga mau seorang pimpinan yang bersih, berangkat dari diri sendiri. Jangan tidak suka, tapi kalau ada yang ngasih duit, diterima," tegasnya. Menurutnya, hanya dengan pendekatan seperti itu praktik politik uang bisa dicegah. Memahamkan masyarakat. (rsy/zul)