Bahas KUA PPAS APBD Kukar 2022, Diproyeksi Alami Kenaikan

Kukar, nomorsatukaltim.com- DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Paripurna, terkait Laporan Badan Anggaran (Banggar) dan Kesepakatan Bersama Terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2022.

Rapat sendiri langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid. Didampingi Wakil Ketua DPRD Kukar, Alif Turiadi. Sementara dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab), dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin. Senin (15/11/2021). Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, menjelaskan proyeksi APBD Kukar tahun 2022 meningkat dibanding tahun 2021. Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah meningkat dari Rp 470,76 miliar pada tahun 2021, menjadi Rp 500 miliar pada tahun 2022 ini. Selanjutnya juga ada kenaikan pendapatan transfer, berupa Dana Desa, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Yang mana pada tahun 2021 senilai Rp 3,17 triliun menjadi Rp 4,25 triliun pada tahun 2022 ini. Serta Rp 400 miliar dari pendapatan lain yang sah. Selanjutnya, dengan pembacaan KUA PPAS APBD 2022. Rasid mengatakan akan masuk ke tahapan selanjutnya, berupa nota penjelasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar. "Kemudian tidak ada halangan akhir November atau awal Desember ditetapkan nilai APBD tahun 2022," jelas Rasid, Senin (15/11/2021). Rasid berharap seluruh tahapan proses bisa berjalan dengan baik. Tentunya dalam pelaksanaannya nanti, APBD Kukar 2022 bisa memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Sementara itu, Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, menjelaskan jika pada 25 November ini akan dilaksanakan nota penjelasan dan persetujuan dari Pemkab Kukar terkait KUA PPAS APBD Kukar 2022 ini. Setelahnya persetujuan APBD Kukar tahun 2022 pada awal Desember 2021. "Kami upayakan bisa berjalan cepat dan proses disiapkan dengan matang," terang Rendi Solihin. Dengan penetapan yang terbilang cepat dibandingkan daerah lain di Kaltim, Rendi Solihin optimis jika berdampak positif bagi Kukar. Salah satunya mempercepat tahapan lelang yang dilakukan pemerintah kabupaten. Dimana kerap dilakukan menjelang semester kedua tahun anggaran. Kedepan harapannya bakal dilaksanankan pada awal tahun. Memastikan seluruh pekerjaan bisa terselesaikan. Memastikan mengurangi potensi kegiatan yang tidak selesai. Karena terkendala waktu yang singkat sekali. "Kami optimistis goal kita menuntaskan daerah remote area yang minus kebutuhan air dan listrik," pungkas Rendi. (ADV/mrf)