"Bukan juga berarti dia tidak terlimpah ke dalam programnya pemkot. Abaikan saja," katanya, diamini Kepala Kantor BPJS Kesehatan Balikpapan Sugiyanto.
Selain itu, Dio juga mengimbau kepada rumah sakit agar memperbanyak kamar untuk pelayanan kelas III BPJS Kesehatan, karena jumlah peserta BPJS kelas III juga sudah semakin banyak yang di-cover oleh pemerintah.
"Terkait ini, kepentingannya dengan kami pemerintah kota. Karena kami menanggung banyak, jadi rumah sakit juga segera memperbanyak kelas kamarnya," imbuhnya.
Kasi Jaminan Sosial Keluarga dan Warga Migran Bermasalah Dinsos Balikpapan Sularto menyebut semua keluhan warga terkait progran BPJS Kesehatan sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara mendatangi kantor kelurahan.
Karena peserta kelas III BPJS Kesehatan bisa mencocokkan data kependudukannya. Peserta kelas III yang merasa belum menjadi bagian dari PBI APBD juga bisa langsung mendaftar menjadi bagian dari program visi misi Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud itu. Syaratnya hanya memerlukan fotocopy Kartu Keluarga (KK).
Adapun peserta kelas III yang aktif, selain membawa KK juga diminta membawa kartu JKN-KIS. "NIK salah sedikit saja enggak bisa terdata. Jadi sebaiknya langsung ke kelurahan untuk memperbaiki data kependudukan dan disesuaikan agar bisa mendapat bantuan ini," imbuhnya. RYN/AVA