KUKAR, nomorsatukaltim.com – Keinginan Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) untuk menjadi mitra IKN disambut baik oleh pemerintah pusat. Dalam upaya peningkatan SDM lokal, Pemerintah RI bakal membiayai pendirian Balai Latihan Kerja (BLK) di Kukar.
Slogan untuk tidak menjadi penonton di rumah sendiri ketika IKN jadi dipindah kelak. Tentu harus diwujudkan secara nyata lewat peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Dengan begitu, barulah kompetisi itu bisa terwujud.
Pemkab Kukar sejak awal sudah mendeklarasikan keinginan mereka untuk menjadi mitra IKN ke pemerintah pusat. Disampaikan disela agenda pertemuan resmi dalam proses persiapan IKN.
Pusat mengamini keinginan itu. Di antara yang akan diwujudkan dalam waktu dekat adalah pendirian BLK. Perihal ini pun sempat disinggung saat kedatangan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) RI, Ida Fauziah.
Dalam implementasinya nanti, pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten bakal berbagi tugas. Pemkab Kukar yang menyiapkan lahan, tinggal pembangunan menjadi urusan dan tanggung jawab pemerintah pusat. Tentu ini menjadi angin segar, karena tidak akan mengganggu struktur APBD Kukar.
Dijelaskan oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, jika Pemkab Kukar siap menyerahkan lahan seluas 26 hektare dalam proyek peningkatan kapasitas SDM ini. Yang terletak di Desa Jonggon, Kelurahan Loa Ipuh Darat.
Di sekitar lokasi pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN). Di atas lahan yang diketahui eks kawasan pertambangan milik PT MHU.
Sunggono pun berharap realisasi bisa dilakukan secepatnya. Seiring dengan progres perpindahan IKN ke Kaltim. Berdasarkan informasi yang ia kantongi, pemerintah pusat berkeinginan agar mulai dilakukan proses pembangunannya di tahun 2022 mendatang.
"Setelah semuanya clear, karena harus ada proses hibah lahan dari pemkab ke pempus," ujar Sunggono pada Harian Disway Kaltim – Disway News Network (DNN), melalui sambungan telepon, Sabtu (23/10).
Terkait anggaran, Sunggono mengaku tidak mengetahui secara pasti. Karena ini merupakan "gawean" pemerintah pusat. Tentunya semakin besar bangunan yang didirikan, anggaran yang digelontorkan akan semakin besar pula. Dan Pemkab Kukar sifatnya hanya menunggu proses pembangunannya selesai, dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kukar tentunya secara khusus.
"Jadi seperti BLK di Samarinda, belum tahu fokusnya bidang apa, tetapi yang pasti untuk peningkatan kompetensi masyarakat. Itu saja yang disampaikan," pungkas Sunggono. MRF/AVA