Program yang tetap berjalan ialah pengembangan sumberdaya daya manusia (SDM). Yaitu menggelar 25 pelatihan. Menggunakan anggaran sekira Rp 6 miliar. Yang telah menelurkan setidaknya 1.138 warga PPU yang dianggap bisa ikut berkompetisi dan berkontribusi mengembangkan daerah. Kemudian juga program beasiswa 1 desa 1 sarjana.
Walau tak tampak secara nyata, program pengembangan SDM ini sejatinya punya relevansi dengan pengembangan wisata juga. Begini, salah satu item pelatihan itu adalah pengoptimalan SDM yang menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Nah, dengan makin sipnya pengurus BUMDes, mereka diharapkan dapat mengelola kekuatan desa masing-masing menjadi pundi penghasilan. Selain pertanian, perkebunan, perikanan, dan teman-temannya itu, sektor pariwisata juga sangat ideal untuk dikembangkan oleh lembaga ini.
"Jadi keuntungan mengelola potensi wisata itu, bisa langsung dinikmati masyarakat desa," ucapnya.
"Beberapa upayanya dengan melalui kemandirian desa. Mengarahkan penggunaan DD dan ADD, untuk mengoptimalkan potensi tiap desa itu. Khusus di sektor pariwisata," bebernya.
Pada akhirnya, keinginan Pemkab PPU mengembangkan pariwisata, sedari objek hingga aksesibilitasnya. Dipastikan Aji tidak luntur hanya karena tahun ini tak dapat porsi anggaran yang seharusnya akibat defisit. Ia optimis tahun depan program yang telah disusun ulang itu bisa terlaksana.
Setahun berikutnya, alias tahun 2023, PPU sudah memiliki destinasi wisata yang representatif. Setidaknya soal infrastruktur dasar telah terbangun dengan baik.
*
HARAPKAN PUSAT
Skema lanjutan juga sedang disusun. Konsep digodok untuk menyelaraskan program daerah ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Aji tak mau menutup mata. Bahwa peran pemerintah pusat dalam suksesi ini sangat dibutuhkan.
Ia sedang membangun berbagai macam komunikasi. Dengan Bappenas dan berbagai kementerian terkait.
"Kami berupaya menyinergikan dengan pemerintah pusat. Jadi sejalan rencana pemerintah daerah dengan konsep IKN," ujarnya.
Selain konsepnya, ia juga sedang mendesain skenario pembiayaan dari sumber di luar APBD PPU. Bisa APBD Kaltim, atau bahkan APBN.
"Loh, APBN juga bertanggung jawab dalam pengembangan objek wisata yang ada di wilayah ini. Kalau APBD kita mumpuni, ya tidak masalah. Tapi APBD kita ini tidak sehat," tukasnya.
Skenario pembiayaan itu caranya bisa beragam. Bisa dengan pengalokasian dana alokasi khusus (DAK), Bantuan Keuangan (bankeu) atau bisa juga ditangani langsung oleh Kementerian Pariwisata. Apa saja, tidak jadi masalah.
Yang penting usulannya dari pemerintah yang berkolaborasi dengan kelurahan/desa. Fokus di mana objek wisata itu berada. Menyesuaikan dengan kearifan lokal tadi, sejalan dengan konsep forest city di IKN.