Level PPKM Kaltim Turun, Relaksasi Jangan sampai Kebablasan

Balikpapan, nomorsatukaltim.com - Penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terbukti memicu pemulihan ekonomi. Di Samarinda, kebijakan PPKM Level 2 mulai menunjukkan efek pada skala yang lebih pelan. Di Balikpapan, para pelaku ekonomi sudah bersiap menyambut jika terjadi penurunan eskalasi pembatasan dari level paling ketat. Kendati demikian, relaksasi yang diberikan pada sektor-sektor ekonomi perlu strategi tepat. Agar tak kebablasan hingga dapat kembali memicu lonjakan kasus pagebluk. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kaltim, Tutuk SH Cahyono menyebut, relaksasi atau pelonggaran aktivitas perekonomian perlu sedikit pengaturan. Agar mampu memberi stimulus tanpa menimbulkan potensi peningkatan kasus baru. Bagi sektor-sektor dengan risiko penularan COVID-19, menurut dia, sudah bisa dibuka secara bertahap. Syarat utamanya, aktivitas sektor tersebut berada di luar ruangan dan tidak menunjukkan kepadatan. "Sektor-sektor seperti batu bara dan CPO (kelapa sawit) menurut kajian kami, risikonya kecil," bilang Tutuk, dihubungi Disway Kaltim, Senin (4/9/2021). Berita terkait: Pelaku Usaha Berharap Kebijakan PPKM Tidak Berubah Sedangkan untuk sektor-sektor dengan risiko penularan lebih besar, ia mengingatkan untuk berhati-hati. Yakni sektor ekonomi yang mengandalkan kegiatan di dalam ruangan, dengan potensi banyak orang berdekatan. Salah contoh, adalah sektor pariwisata. Yang disebut lebih beragam. Namun pada umumnya, menurut pengamatannya, Kaltim lebih diuntungkan di sisi ini. Sebab Benua Etam dinilai memiliki dominan destinasi wisata dengan karakteristik terbuka. "Jadi intinya semua tergantung dari standar protokol kesehatannya. Makanya standar CHSE yang diperkenalkan Kementerian Pariwisata (Kemenparekraf, red) saya kira penting didorong di sektor pariwisata guna lebih menjamin keamanan wisatawan," jelas Tutuk. Akademisi dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Masidah melihat situasi ini dari dua sisi. Yakni sisi kesehatan dan ekonomi. Dari sisi kesehatan ia mendorong pemerintah agar tetap melakukan pengawasan ketat terhadap penerapan protokol kesehatan. Sementara dari sisi ekonomi, penurunan level PPKM ini praktis, dinilai akan memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. "Karena pembatasan mobilitas masyarakat menyebabkan terbatasnya konsumsi. Dengan penurunan level ini tentunya mobilitas masyarakat jadi lebih baik. Konsumsi bisa meningkat," terangnya. Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa perlu diwaspadai agar jangan sampai kelonggaran mobilitas ini kembali berdampak pada peningkatan kasus lagi. "Peran pemerintah tetap harus menjaga mobilitas tersebut. Menjaga kesadaran prokes," imbuhnya. "Harapan kita, walaupun mobilitas meningkat, tapi kasus tidak ikut naik kembali," tutup Masidah. DAS/ENY