PPU, nomorsatukaltim.com – Pemerintah Pusat menggelontorkan anggaran ratusan miliar untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan dan air bersih di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada tahun 2021. Pertanda IKN jadi dipindah ke Kaltim?
Kepala Bagian Pembangunan Pemkab PPU Nicko Herlambang menerangkan sejauh ini terdapat sejumlah pembangunan infrastruktur di Kecamatan Sepaku yang bersumber dari pemerintah pusat.
Proyek yang sudah selesai tahap lelang dan kontrak di LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI terdapat tiga paket pekerjaan yaitu pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen satu, Segmen dua ,dan Segmen tiga.
Dari laman LPSE PUPR, pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 1 menguras anggaran sebesar Rp 61,7 miliar, Segmen 2 Rp 66,8 miliar, Segmen 3 Rp 60,6 miliar. Lalu ada pengawasan pembangunan Rp 2,5 miliar.
Ketiga segmen itu mencakup jalur Kilometer 38 sampai Simpang Silkar. Status jalannya milik negara. Selain itu, ada juga pengadaan jembatan rangka baja panel darurat pembangunan Jalan Lingkar Sepaku dengan nilai Rp 22,6 miliar.
Usai tahap lelang dan kontrak tuntas, kini telah tengah masuk dalam tahapan persiapan pengerjaan. Jalan lingkar tersebut dibangun di kawasan titik nol IKN yang lokasinya tidak jauh Rumah Jabatan Bupati (Guest House) di Trunen Kecamatan Sepaku.
“Nah nanti aksesnya itu menuju ke areal Pelabuhan PT ITCI Hutani Manunggal dan PT ITCI Kartika Utama,” paparnya.
Infrastruktur penunjang selanjutnya yang turut dibangun tahun ini ialah jaringan penunjang air bersih. Yaitu proyek prasarana intake dan jaringan pipa transmisi Sungai Sepaku. Lokasi tepatnya di Desa Suka Raja Kecamatan Sepaku. Perpipaan itu bakal membentang hingga ke lokasi calon istana negara.
Pembangunan ini dipastikan berbeda dengan Bendungan Sepaku Semoi di Desa Tengin Baru, Sukomulyo dan Argomulyo Kecamatan Sepaku.
“Untuk pembangunan intake itu sekitar Rp 364 miliar, ini beda sama Bendungan Sepaku Semoi, itu anggarannya pengerjaan fisiknya hampir Rp 600 miliar,” jelasnya.
Secara rinci, masih dari laman LPSE PUPR, nilai pembangunannya mencapai Rp 364,8 miliar. Pembangunan jaringan perpipaan SPAM Sepaku untuk kawasan Sepaku, Rp 27 miliar. Supervisi Pembangunan Prasarana Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Sungai Sepaku, Rp 12,8 miliar. Dengan konsultan supervisi Rp 985 juta.
Nicko menegaskan semua itu merupakan pembangunan penunjang IKN. Tapi secara tidak langsung. Karena, soal IKN ini masih menunggu surat presiden (surpres) RUU IKN.
"Untuk proses pembangunan, kalau kita lihat meskipun tidak bertagline untuk IKN, tapi sebenarnya di lapangan ada pembangunan berjalan. Artinya proses itu, pembangunan penunjang, jalan akses, intake untuk kebutuhan air bersih sudah ada. Di wilayah sekitar titik nol," tutupnya. (rsy/ava)