Bendung Telake: 15 Desa Terdampak, 10 Terima Manfaat

PENAJAM, nomorsatukaltim.com – Di tengah ketidakpastian pembangunan ibu kota negara baru, pemerintah berupaya menyelesaikan proyek Bendung Telake di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pekan ini, pemerintah pusat telah melakukan penetapan lokasi (penlok) bendung pertama di calon ibu kota negara. Berdasarkan penlok, setidaknya bakal ada 10 desa yang akan merasakan dampak positif keberadaab bendung. Hal itu terlihat dari jaringan irigasi. 10 desa yang masuk jaringan irigasi di antaranya, Desa Rintik, Gunung Makmur, Gunung Intan, Gunung Mulia dan Rawa Mulia dan Sebakung Jaya. “Hampir semua desa di Babulu itu masuk wilayah pengairannya Bendung Telake,” ujar Camat Babulu Margono Hadi Susanto, Kamis (2/9/2021). Sesuai perencanaan, saluran irigasi yang melalui tiap desa itu memiliki lebar antara 12-15 meter. Nantinya, jaringan irigasi tidak hanya difungsikan untuk mengairi sawah, namun juga sebagai saluran pembuangan. Keberadaan bendung tersebut bakal menngkatkan produksi pertanian yang menjadi salah satu andalan PPU. Selama ini sumber pengairan pada lahan-lahan pertanian masih mengandalkan air hujan atau tadah hujan saja. “Kalau untuk tahun ini untuk mengandalkan saluran irigasi kan belum bisa. Ya kita bersyukur ya, karena dengan hujan yang terus terjadi petani kita tidak kekurangan air,” ucap Margono. Slain menjadi sumber utama pengairan lahan pertanian di Kabupaten PPU, Bendung Telake juga akan membantu kabupaten tetangga, Paser. Asal tahu saja, lahan pertanian terbesar PPUN ada di Babulu. Kecamatan yang berbatasan langsung dengan kecamatan paling pinggir Paser, Long Kali. Proses penlok saluran irigasi dan identifikasi lahan kala itu dilakukan oleh tim percepatan pembangunan Bendung Gerak Telake Provinsi Kaltim dan Balai Wilayah Sungai (BWS). Dan sudah selesai. Berdasarkan catatan Disway Kaltim, ada 15 desa yang diproyeksikan menjadi kawasan bendung di Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser dan Kecamatan Babulu di Penajam Paser Utara. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Penajam Paser Utara (Setkab PPU) Nicko Herlambang mengeklaim seluruh masyarakat terdampak telah menyetujui pembangunan bendung itu. Ada 453 bidang yang terkena proyek itu. Asisten I Setprov Kaltim Jauhar Effendy menyebutkan, target awal bendung ini selesai pada 2024. Namun, karena untuk mendukung swasembada beras dan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) baru, targetnya dimajukan, menjadi 2023. “Sosialisasi ini memakan waktu lama karena melibatkan semua pemilik lahan yang tersebar di 15 desa/kelurahan di dua kabupaten tersebut,” ujar Jauhar yang juga ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah. Mengingat banyaknya pemilik lahan yang dilibatkan dalam sosialisasi, maka kegiatannya dibagi dalam beberapa sesi. Ini terkait prosedur protokol kesehatan yang juga harus dipenuhi. Menurutnya, tim juga melakukan pendataan awal. Serta konsultasi publik atas rencana pengadaan tanah untuk kegiatan pendukung bendung. Sosialisasi itu terkait lokasi untuk pembangunan beberapa infrastruktur pokok; Jalan akses, bendung pelengkap, saluran primer, dan sekunder Bendung Telake. “Untuk lokasi bendung, lahannya sudah aman,” katanya. Proyek Bendung Telake ini menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III. Pembangunannya akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) dengan pagu hingga Rp 1,7 triliun. Pembangunan Bendung Telake dikerjakan dengan skema kontrak tahun jamak. Pembangunan Bendung Telake ini utamanya untuk mengairi sawah seluas 21.000 hektare. Menunjang ketersediaan pangan di ibu kota negara (IKN) baru dan sekaligus menjadi pusat pertanian dan lumbung padi nasional. *RSY/YOS