Tekan Risiko Penularan HIV/AIDS, Pemkab Paser Usulkan Pembentukan Tim Penanggulangan

PASER, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser mendorong seluruh perusahaan di wilayahnya untuk lebih serius mengambil peran dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, khususnya melalui pemeriksaan kesehatan atau screening terhadap karyawan.

Komitmen tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkes) Kabupaten Paser, Romif Erwinadi, saat mewakili Bupati Paser menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan sejumlah perusahaan di Ruang Rapat Sadurengas, Rabu, 4 November 2026.

RDP tersebut secara khusus membahas implementasi program penanggulangan HIV/AIDS serta bahaya penyakit menular seksual di lingkungan dunia kerja dan perusahaan.

Pertemuan ini menjadi langkah untuk mendorong keterlibatan aktif perusahaan dalam melakukan screening sebagai upaya deteksi dini, pencegahan, dan penanggulangan penularan HIV/AIDS.

BACA JUGA: Bupati Paser Laporkan Kesiapan Porprov ke Gubernur Kaltim, 8.709 Atlet Lolos Verifikasi

Dalam pembahasan terungkap bahwa sebagian besar perusahaan di Kabupaten Paser hingga saat ini belum melaksanakan screening HIV/AIDS bagi karyawannya.

Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama mengingat pentingnya deteksi dini dan akses terhadap layanan kesehatan untuk menekan risiko penularan.

Romif Erwinadi menilai Kabupaten Paser memiliki sejumlah faktor kerawanan yang perlu diantisipasi. Salah satunya karena Paser merupakan wilayah jalur perlintasan menuju Kalimantan Selatan, sehingga diperlukan kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan narkoba dan risiko penularan HIV/AIDS.

"Upaya penanggulangan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi membutuhkan sinergi berbagai pihak, termasuk perusahaan dan pemerintah provinsi," ujarnya.

BACA JUGA: Bupati Paser Ajak Warga dari Desa hingga Kecamatan Ikut Meriahkan Porprov Kaltim 2026

Sebagai langkah konkret, Pemkab Paser memandang perlu membentuk Tim Penanggulangan HIV/AIDS melalui Surat Keputusan (SK).

Tim tersebut diharapkan menjadi wadah koordinasi lintas sektor dalam memperkuat upaya pencegahan, penanganan, serta pengendalian HIV/AIDS di Kabupaten Paser.

Romif juga mendorong adanya dukungan dari DPRD Provinsi Kalimantan Timur melalui skema Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk mendukung pelaksanaan screening di lingkungan perusahaan.

“Harapannya, dalam melakukan screening kita dibantu teman-teman DPRD Provinsi melalui Bankeu. Jadi, kita kerja bersama-sama, sehingga nantinya akan ada data yang pasti,” ungkap Romif. (Adv)

Sumber: