Kukar, nomorsatukaltim.com - Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Siswo Cahyono, soroti kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Pasalnya, capaian realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 Kukar, hingga akhir Agustus ini atau memasuki semester kedua, baru terserap sekitar 45 persen saja. Dari total APBD Kutai Kartanegara tahun 2021 yang senilai Rp 3,1 triliun.
Hal ini diketahui dari data yang disajikan oleh Presiden Joko Widodo ketika mengunjungi Kaltim beberapa waktu lalu. Dalam infografis yang disajikan, Kutai Kartanegara memang menempati urutan pertama daerah dengan penyerapan anggaran tertinggi sejauh ini. Dibandingkan 9 daerah lainnya di Kaltim.
Namun begitu, Siswo menilai untuk rentang waktu yang tinggal menyisakan 4 bulan lagi. Serapan seyogyanya bisa lebih tinggi lagi. Jika tidak ada masalah pada SDM dalam pengoperasian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
"Saya melihat ketidaksiapannya ASN kita dengan aplikasi baru SIPD," jelas Siswo pada nomorsatukaltim.com belum lama ini.
Politisi PKB ini pun menilai kegagapan SDM yang dimiliki Pemkab Kutai Kartanegara dalam penerapan SIPD, dipicu menjadi faktor utama lambatnya serapan anggaran di Kutai Kartanegara yang tidak sampai setengah anggaran. Padahal saat anggaran disahkan pada awal tahun lalu, sudah bisa diterapkan sistem baru tersebut.
Ia pun menyarankan agar Pemkab Kukar lebih gencar lagimelakukan pelatihan dan sosialisasi secara masif, agar tidak kembali terjadi pada masa yang akan datang.
"Para OPD ini kan masih awam, mereka malah otodidak, seharusnya ini diberikan pelatihan dan sosialisasi agar nantinya terbiasa," tutupnya.(ADV/mrf/ava)