Daerah Terdalam Butuh Penerangan, Listrik Negara Masih Belum Merata

Sudah 76 tahun Indonesia merdeka. Bebas dari belenggu penjajahan. Namun rasa kemerdekaan tak seluruhnya dinikmati masyarakat. Terlebih yang tinggal di pelosok dan pedalaman, belum merdeka dari kegelapan dan ketiadaan penerangan.

nomorsatukaltim.com - Sedikitnya 66 kampung di Kutai Barat (Kubar) sama sekali belum teraliri jaringan listrik milik negara alias PT PLN. Hal itu diakui Wakil Bupati Kubar Edyanto Arkan, saat ditemui awak media. Bahkan menurut catatan PT PLN, kata Wabup, masih ada kurang lebih 250 kampung di wilayah Kaltim yang belum teraliri listik. Dari total tersebut sebagian di antaranya ada di Bumi Tanaa Purai Ngeriman. "Ada kampung di Kubar yang belum berlistrik, jaraknya lebih dari 40 KM dari jaringan yang ada, hal ini tentu memerlukan waktu agar bisa tersambung, namun kita harapkan program tidak terhenti dalam satu tahun,” kata Wabup. Adapun hambatannya, kata dia, yang dihadapi PLN saat melakukan upaya perluasan jaringan, salah satunya adalah kendala akses jangkauan wilayah yang cukup sulit. Memang tak dipungkiri lagi, luas wilayah geografis Kubar sangat luas, yakni sekitar 20.381,59 kilometer persegi, terdiri dari 16 kecamatan, 190 kampung dan 4 kelurahan. Pemkab Kubar dalam hal ini, terus berjuang dan menargetkan perluasan jaringan listrik PLN untuk menerangi dan dirasakan seluruh masyarakat khususnya di Kubar. "Kita mengetahui jarak cukup jauh, namun Pemkab Kubar berupaya bersama PLN agar memiliki target perluasan jaringan di Kubar, minimal 10-20 kampung setahun," ujarnya. Sekadar diketahui, tahun ini Pemkab Kubar akan terus berupaya memaksimalkan penyalaan listrik dan penyambungan jaringan baru di kampung-kampung yang sama sekali belum teraliri listrik. Wabup pun meyakini, PT PLN cukup serius memperhatikan daerah atau kampung-kampung di Kubar yang belum teraliri listrik. "Apalagi di 2021 akan dibangun tower yang akan mengaliri listrik dari Kecamatan Melak ke Kecamatan Mook Manaar Bulatn," ungkapnya. Tak hanya itu, demi terwujudnya realisasi perluasan jaringan listrik PLN itu, Pemkab Kubar mengaku siap memfasilitasi PLN dalam hal pembebasan lahan maupun pengadaan tiang listrik. "Pemkab Kubar memberikan dukungan sepenuhnya kepada PT PLN, dalam hal ini memfasilitasi agar bisa memberikan kemudahan bagi PLN supaya bisa diterima oleh masyarakat di daerah yang akan dilakukan perluasan jaringan, karena listrik merupakan kebutuhan," tuturnya. Selanjutnya, hal-hal yang bisa pemerintah berikan seperti pembebasan lahan untuk fasilitas PLN, seperti lokasi pembangunan tower itu merupakan dukungan Pemkab Kubar kepada PLN. "Pemkab Kubar juga dalam hal ini memberikan dukungan tiang listrik untuk daerah-daerah tertentu  yang belum dianggarkan oleh PLN dan Pemkab Kubar menganggarkannya," ucapnya.

CARI ALTERNATIF PEMBANGKIT

Nikmatnya listrik 24 jam, juga belum seluruhnya dirasakan oleh masyarakat di 18 kecamatan di Kutai Kartanegara (Kukar). Ada yang hanya merasakan beberapa jam saja. Bahkan ada yang belum sama sekali merasakan aliran listrik. Beruntung desa-desa yang masih bisa memanfaatkan mesin genset skala besar. Ataupun mendapatkan aliran listrik dari perusahaan sekitar. Itupun tidak maksimal. Kadang hanya dirasakan kurang lebih 6 jam. Sedari pukul 18.00 hingga 00.00 malam. Namun berbeda dengan 17 desa di Kukar. Tidak ada aliran listrik sama sekali. Terbanyak di wilayah hulu Kukar. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah kabupaten (pemkab). Apalagi bupati dan wakil bupati Kukar saat ini, Edi Damansyah dan Rendi Solihin dalam janji politik hingga akhir masa jabatannya, akan segera memenuhi kebutuhan listrik di Kukar secara merata. "Kita berharap kebutuhan listrik di beberapa desa yang belum terwujud bisa dikolaborasikan dengan PLN lah," ujar Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono pada Disway Kaltim dan nomorsatukaltim.com. Kolaborasi inipun dianggap menjadi satu jalan keluar yang bisa dilakukan oleh Pemkab Kukar. Di tengah wewenang pembangunan jaringan listrik yang kini diambil alih oleh pemerintah pusat. Sehingga harapan penyediaan pasokan listrik kepada masyarakat bisa dipenuhi. Kolaborasi yang bakal ditawarkan oleh pemkab kepada PLN pun dikatakan Sunggono, melihat situasi dan kondisi keadaan masing-masing desa atau wilayah. Apakah menggunakan jaringan listrik mikrohidro, dengan memanfaatkan aliran air sebagai pembangkit tenaga listrik. Ataupun menyambut instalasi listrik dengan wilayah terdekat. Serta beberapa wacana lainnya yang dikira menjadi keputusan yang pas untuk digunakan. Sedangkan untuk daerah terisolir dan sama sekali tidak bisa terjangkau listrik, dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal yang dikelola oleh BUMDes. Layaknya di Desa Muara Enggelam. Karena memang sumber listrik yang ada tidak menjangkau wilayah itu. Sehingga ke depan mungkin pola pembangunannya, pemkab menyiapkan anggaran untuk instalasi dan penyambungan ke rumah-rumah. Sedangkan PLN yang membantu penyediaan manajemen pengelolaannya. "Tergantung kondisi dan potensi masing-masing wilayah atau desa," lanjut Sunggono lagi. "Respons PLN pun mendukung pemkab, saat ini pemkab membuat kajian yang nantinya kami sodorkan ke PLN untuk membantu mewujudkannya. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga melibatkan dunia usaha," pungkas Sunggono. (luk/mrf/zul)