Rumah Sakit Kritis, Uluran Tangan Pak Isran Dinanti

Rumah sakit-rumah sakit rujukan COVID-19 di Samarinda krisis keuangan. Situasi ini bakal berdampak serius jika tidak segera ditangani. Biaya operasional yang tak dimiliki bakal mengganggu perawatan pasien. Sayangnya, pemerintah daerah belum mengambil sikap.

Nomorsatukaltim.com - Sekretaris Daerah Kaltim, Muhammad Sa'bani enggan berkomentar ketika ditanya kebijakan yang akan diambil dalam mengatasi krisis dana operasional rumah sakit. Ia hanya berkomentar singkat, ketika menjawab pertanyaan Disway Kaltim. "Saya cek dulu masalahnya ya," kata Sa’bani dihubungi Rabu (28/7) kemarin. Begitu pula sikap Kepala Biro Humas, Muhammad Syafranuddin. Ia justru tak merespons pesan berisi pertanyaan yang kami kirimkan. Sampai malam tadi, belum ada pernyataan resmi yang disampaikan Odah Etam. Empat hari sebelumnya Gubernur Isran Noor  menerima laporan Wali Kota Samarinda, Andi Harun terkait kondisi keuangan rumah sakit di Kota Tepian. Menurut Andi Harun, kunjungannya akhir pekan lalu itu bermaksud untuk meminta dana talangan kepada Pemprov Kaltim. Agar bisa menambal keuangan rumah sakit-rumah sakit rujukan yang klaim tagihannya ke Kemenkes tersendat hingga puluhan miliar. Meski ia mengakui, jawaban Pemprov Kaltim  menunjukkan bahwa kemungkinan pemberian dana talangan tersebut juga dilematis. Tidak mudah. Tidak bisa dalam waktu cepat. Sampai harus meminta persetujuan DPRD terlebih dahulu. Di sisi lain pemenuhan kebutuhan rumah sakit untuk penanganan pasien tidak bisa ditunda lagi, kata dia. "Informasi yang saya dengar masih dibahas di rapat. Yang penting saya sudah menyampaikan keadaannya. Saya usaha memohon bantuan. Kalau bisa dibantu alhamdulillah. Kalau tidak ya bersabar," ucap Andi Harun, diwawancara Selasa (27/7).

Dewan Siap Dukung

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Muhammad Samsun, menyampaikan sikap dewan, yang mendukung jika Pemprov Kaltim ingin meminta persetujuan untuk meminjamkan dana talangan kepada rumah sakit. Ia menjelaskan, sebelumnya, parlemen Karang Paci juga menyetujui pergeseran anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Kaltim 2021 untuk sejumlah rumah sakit di bawah naungan pemprov. Di antaranya, ke RSUD AWS sebesar 29 miliar. Kemudian untuk RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo, sebanyak kurang lebih Rp 32 miliar. "Terus ada juga untuk RS Atma Husada. Intinya totalnya Rp 66 miliar kita geser untuk BTT. dari APBD tahun ini," sebut Samsun. Jadi, menurut dia, Pemprov sudah berusaha menanggulangi dengan menggeser dana BTT ke masing-masing rumah sakit di bawah naungannya. Namun, ia menambahkan, Dewan tidak mempermasalahkan jika anggaran untuk rumah sakit mau ditambahkan lagi. Selama itu merupakan kebutuhan mendesak untuk pelayanan kepada masyarakat. Apalagi, kata dia, Pemprov masih memiliki cukup cadangan anggaran. "Kalau minta lagi ya ditambah lagi dong. Duit kita ada kok. Sikap dewan gak masalah. Itu kemarin ada Rp 66 miliar tidak masalah juga," ujar politisi PDIP itu. "Kita dukung, malah nanti kita dorong secepatnya. Selama untuk kondisi darurat itu, atau kedaan genting seperti saat ini. Gak pernah ada masalah kalau dewan kalau untuk itu. Dewan tinggal menunggu Pemprov bersurat saja atau menyampaikan langsung," tuntasnya.

Pertimbangkan Bunga Bank

Ikhtiar wali kota Samarinda untuk meminta bantuan perbankan mengatasi persoalan cash flow rumah sakit ini juga belum menemui kesepakatan. Opsi jalan pintas ini masih tarik ulur antara rumah sakit dan perbankan. RSUD AWS mengatakan masih menimbang-nimbang tawaran pinjaman berbunga pihak perbankan. Sedangkan berbagai pihak lain, memilih sikap tertutup terkait situasi pelik ini. Sebelumnya, Pemkot Samarinda memang menggelar pertemuan dengan perwakilan perbankan di Samarinda. Ia berharap dukungan kredit dengan bunga flat dan ringan serta persyaratan yang mudah. “Hal ini juga menjadi kewajiban Perbankan. Kita tidak meminta, tapi bagaimana Perbankan di kota Samarinda bisa memberikan kredit dengan bunga flat dan rendah juga persyaratan yang tidak menyulitkan sehingga dananya bisa segera dicairkan,” pinta Andi Harun dalam rapat itu. Namun, Direktur RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) dr. David Harjadi Mashoer menyebut pihaknya masih mempertimbangkan tawaran pinjaman berbunga dari sejumlah bank. Itu setelah sejumlah rumah sakit menggelar pertemuan dengan perbankan di bawah koordinasi Otoritas Jasa Keuangan, Selasa (27/7). "Sudah ada pertemuan dengan pihak bank. Tapi dianggap sebagai pinjaman dengan bunga. Sementara kami pertimbangkan dulu. Kalau pakai bunga. Lebih baik kami kejar klaim dari Kemenkes saja dulu," kata dr. David, dihubungi Rabu (28/7) kemarin. Dia mengatakan, rumah sakit ditawari pinjaman dana dengan bunga sekitar 6 persen per tahun. "Saya gak hafal, sekitar 6 persen per tahun," sebutnya. Disway Kaltim berupaya menghubungi sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 di Samarinda. Untuk mengonfirmasi sikap mereka menyusul pertemuan tersebut. Hingga malam tadi, hanya RSUD AWS yang bersedia memberi jawaban. David Harjadi Mashoer, mengatakan, kondisi krisis finansial di rumah sakit yang dipimpinnya itu sebenarnya sudah disampaikan kepada Pemprov Kaltim. Kendati belum mendapat respon. "Pemprov sudah saya laporkan sejak bulan Juni, lewat dewan pengawas rumah sakit," ujar dr. David. Namun begitu, ia tak bisa memberi jawaban sampai kapan rumah sakit mampu bertahan jika tak mendapat suntikan dana segar. David menyebut pihaknya belum berhitung soal itu. Tapi ia memberi sedikit gambaran, bahwa beban terbesar pengeluaran rumah sakit adalah untuk kebutuhan obat-obatan dan bahan medis. Ia juga mengatakan, bahwa yang harus diingat ialah RSU adalah bagian dari suatu sistem pemerintahan dan masyarakat. "Jadi bila ada kekurangan dalam pelayanan di AWS itu berarti kita semua yang punya andil dalam menciptakan sistem tersebut." Apalagi masa pandemi yang sungguh luar biasa ini. Hampir semua sistem baik kesehatan, pendidikan, ekonomi mengalami kemunduran karena menanggung beban pandemi. "Jadi kalau banyak disorot akhir-akhir ini. Itu karena RSUD AWS jadi tumpuan masyarakat, jadi wajar saja kalau kami gagal, banyak yang kecewa," tandasnya. Media ini juga telah berupaya mengonfirmasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim, yang memimpin pertemuan antara perbankan dengan pihak rumah sakit. Tetapi, kepala OJK, Made Yoga Sudharma, belum bersedia diwawancara. "Maaf mas, saya sedang tidak enak badan," ucapnya singkat melalui sambungan telepon. Dalam pertemuan, OJK, perbankan dan Pemkot Samarinda, senin lalu, Made Yoga Sudharma menyampaikan bahwa kredit untuk membantu cash flow rumah sakit tersebut sifatnya temporer karena tertundanya pembayaran dari Kemenkes RI. “Saya harapkan kawan-kawan perbankan bisa langsung menghubungi kantor pusat, agar bisa segera mendapat jawaban. Kalau Bank Kaltimtara pusatnya ada di Samarinda, jadi tidak terlalu masalah. Yang penting seperti kata Pak Wali, ini sifatnya kemanusiaan. Syaratnya memudahkan, bunganya flat dan ringan,” tandasnya. *DAS/YOS