Tenant Bersiap Angkat Kaki, Pekerja Terancam PHK, Pengelola Mal Kehabisan Dana 

“Makanya dari APPBI pusat menyampaikan minta subsidi untuk gaji karyawan. Kalau PPKM berlanjut, konsekuensinya kita mesti rasionalisasi kan. Bisa PHK besar-besaran,"

Balikpapan, nomorsatukaltim.com - Turbulensi ekonomi akibat adanya pembatasan aktivitas semakin kuat. Bahkan kini, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang kembali diperpanjang menimbulkan konsekuensi bakal adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan. Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Kaltim Aries Adriyanto menyebut dampak pembatasan yang berkepanjangan akan sangat besar. Apalagi mal sudah menggunakan dana cadangannya di akhir 2020 lalu. “Makanya dari APPBI pusat menyampaikan minta subsidi untuk gaji karyawan. Kalau PPKM berlanjut, konsekuensinya kita mesti rasionalisasi kan. Bisa PHK besar-besaran," ujarnya, Minggu (25/7) lalu. Menurutnya, secara nasional ada sekitar 44 ribu orang yang terancam PHK massal selama PPKM diberlakukan. Sementara kondisi di Kaltim, kata dia, juga terimbas meski dinilai tidak terlalu besar. "Pasti ada (PHK), tapi kalau diakumulasi hanya sebagian saja, karena kita sudah rasionalisasi mulai tahun 2020 kemarin," katanya. Sementara untuk Plaza Balikpapan, terangnya, juga bakal terdampak dan bakal mengurangi karyawan jika benar kebijakan tersebut diperpanjang. Di mana di saat normal, Plaza Balikpapan memiliki karyawan sekitar 156 karyawan, sekarang hanya tersisa 98 orang. "Jadi dengan PPKM ini potensi PHK masih besar. Tidak hanya untuk manajemen pengelola," tukas Aries yang juga menjabat general manager Plaza Balikpapan. Menurutnya, para karyawan SPG yang bekerja di bawah perusahaan mitra kerja juga terancam pengurangan. Lantaran seluruh gerai di luar sektor esensial dan kritikal harus tutup atau dibatasi. Sementara itu, Aries menyebut perpanjangan PPKM semakin berat bagi pengelolaan mal. "Karena otomatis, untuk sewa (gerai) harus diberikan diskon yang besar," sebutnya. Semakin besar diskon yang diberikan maka semakin kecil income bagi para pengelola pusat perbelanjaan. "Kalau semakin menyusut kita kesulitan bayar gaji karyawan, bayar listrik ke PLN, bayar outsourcing seperti cleaning service, sekuriti, juru parkir. Itu kan mau enggak mau kita rumahkan juga. Belum lagi kita bayar pajak," tukasnya. Sejauh ini, ia menyebut beberapa tenaga outsourcing sudah dirumahkan selama PPKM Darurat, sampai PPKM Level 4 saat ini. Selain itu, sudah banyak juga mitra kerja yang menyewa gerai di pusat-pusat perbelanjaan, angkat kaki lantaran kondisi ekonomi yang belum menunjukkan perbaikan. "Kalau dari 2020 sudah banyak ya, tidak hanya di Kaltim, secara nasional juga banyak. Kemungkinan kalau diperpanjang, sudah ada yang mengajukan tutup juga. Sejauh ini sih sudah ada dua (tenant yang mengajukan berhenti)," imbuhnya. Hotel Terbantu Isoman Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Balikpapan Sahmal Ruhip menyebut, kondisi serupa juga dialami pengelola hotel. Kebijakan PPKM menggerus pendapatan. “Suka tidak suka kita harus mengikuti pemerintah. Tapi di balik itu dampaknya luar biasa. Jangankan hotel, yang pedagang kecil hancur lebur,” sebutnya. Sahmal mengatakan, dari total 83 hotel, sekitar 17 hotel di Kota Minyak masih memiliki pendapatan dari adanya pasien isoman. Kondisi lebih buruk terjadi tahun lalu. Saat awal corona mewabah. Belasan hotel saat itu terpaksa harus menghentikan sementara operasional. Tidak menerima tamu. Karena okupansi hanya berada di angka 10 persen. Tentu tidak cukup membiayai operasional harian. Melihat kondisi itu, pemerintah kota tahun lalu memberikan keringanan penundaan pembayaran pajak. “Membayarnya per tiga bulan sekali misalnya. Bukan dibebaskan. Tahun ini belum ada. Dan belum ada pengajuan, karena pemerintah membantu dengan kontrak isoman,” sebut Sahmal. Tahun ini, Sahmal berharap kondisi itu tidak terulang. Sejauh ini, katanya, belum menerima laporan hotel akan mengambil langkah seperti tahun lalu. Menutup sementara operasional. Sambil berharap angka terkonfirmasi COVID-19 bisa terus menurun dan ekonomi kembali normal. Karena jika tidak, pemerintah tetap akan mengambil langkah-langkah seperti saat ini. Melakukan pembatasan aktivitas. “Persoalannya, kesadaran masyarakat masih lemah. Jauh dari standar prokes yang diterapkan pemerintah. Sementara aparat juga terbatas melakukan pemantauan. Jadi kesadaran kita lah yang menjadi penentu. Bagaimanapun mengutamakan kesehatan dulu baru ekonomi,” pungkasnya. RYN/BEN/ENY