COVID-19 Merajalela: Saatnya Pemimpin Meminta Maaf

Samarinda, nomorsatukaltim.com - Akademisi Universitas Mulawarman, Hardiansyah Hamzah berbicara mengenai efektifitas langkah dan strategi pemerintah pusat dan daerah merespon lonjakan kasus COVID-19 dalam beberapa pekan terakhir.

Dari spektrum yang lebih luas dia melihat ada kecenderungan trend penurunan kepercayaan publik dalam menerima dan menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah, terkait wabah pandemi ini. Padahal, menurut dosen sekaligus pengamat hukum, politik dan kebijakan publik ini, afektifitas implementasi kebijakan pemerintah di tataran masyarakat sangat bergantung pada tingkat kepercayaan publik kepada para pengelola negara tersebut. "Efektif tidaknya kebijakan penanganan Pandemi COVID-19, tidak hanya ditentukan oleh bentuk atau model kebijakannya. Tapi juga sangat bergantung dengan tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah," kata Herdiansyah kepada Disway Kaltim, Senin (12/7). Menurut dia, tidak tegasnya kebijakan pemerintah, bahkan cenderung berubah-ubah, serta beberapa hal yang dianggap diskriminatif, merupakan bagian dari faktor-faktor yang memengaruhi penurunan tingkat kepercayaan warga masyarakat kepada pemangku kebijakan. Pemerintah dalam pandangan sosok kritis di Kaltim ini telah dicap gagal dalam menangani pandemi COVID-19. Itu karena kebijakan yang berubah-ubah dan terkesan hanya formalitas semata. Tanpa pernah menyentuh persoalan pokok penanganan pandemi virus SARS-CoV-2. Seperti misalnya, perubahan bentuk kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), PPKM Mikro, PPKM Diperketat sampai PPKM Darurat. Yang sampai sekarang belum ada yang terbukti cukup ampuh membendung laju penularan  pagebluk yang telah mewabah selama kurun lebih setahun. Ia menyarankan agar pemerintah pusat maupun daerah terutama di Kaltim, lebih memrioritaskan aspek kesehatan dibanding ekonomi dalam merumuskan kebijakan. Sebab aspek ekonomi dan kesehatan dinilai tidak akan bisa berjalan berdampingan dalam kebijakan penangan pandemi kali ini. "Ibarat ruas jalan permukiman yang sempit, mustahi dilalui oleh dua mobil pemadam kebakaran sekaligus. Kalau dipaksakan, tidak akan mungkin mencapai lokasi kebakaran. Karena itu, prioritas utama harus diberikan pemeritah dalam urusan kesehatan untuk menyelamatkan nyawa warga negara," tegas Herdiansyah. Ia juga berpendapat bahwa dalam situasi seperti saat ini, sudah waktunya para kepala daerah di Kaltim termasuk Gubernur Kalimantan Timur untuk sebaiknya meminta maaf kepada publik. "Kalau pemimpin memiliki empati, tentu saja harus meminta maaf kepada warganya sebagai bentuk strategi diplomasi," tandasnya. Di satu sisi, pemerintah terus berupaya meyakinkan masyarakat untuk menjalankan titah yang dikeluarkan. Bahkan menjadi kian intens seiring terus melonjaknya angka pertambahan kasus terkonfirmasi positif dan meninggal dunia akibat COVID-19, secara harian. (DAS/YOS)