DPRD PPU Pertimbangkan Tiadakan Dinas Luar Daerah

PPU, nomorsatukaltim.com - Kasus COVID-19 kembali meningkat. Begitu pun di Penajam Paser Utara (PPU). Kendati begitu, DPRD PPU masih mempertimbangkan untuk meniadakan kunjungan kerja luar daerah.

Adapun, di beberapa wilayah lain sudah melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Khususnya di daerah yang berada di zona-zona merah. Ketua DPRD PPU Jhon Kenedi menjelaskan perihal hal itu. Para wakil rakyat itu hingga kini bersepakat untuk tetap bekerja dengan baik. Makanya, kondisi pandemi saat ini tak bisa menghalau mereka. Meski begitu, ia menegaskan anggotanya berkomitmen untuk menjaga protokol kesehatan (prokes) yang ketat dalam tiap kerjanya. “Kalau larangan memang belum ada. Sifatnya hanya imbauan saja supaya menahan diri,” ujarnya. Adapun secara pribadi, ia memberikan imbauan pada rekan-rekannya itu. Untuk kembali meninjau ulang tempat yang akan dituju. Jika memang tidak memungkinkan, maka ia meminta untuk ditunda. “Kalau memang harus berangkat maka wajib lebih waspada dan memperhatikan protokol kesehatan,” kata dia. Di sisi lain, Jhon menegaskan prokes sudah sejak lama diberlakukan di kantornya. Tak hanya itu, kebiasaan baru itu sudah merasuk ke kehidupan masing-masing wakil rakyat. Terbukti, hingga kini sudah tidak ada lagi jajaran legislator serta staf yang bekerja di kantornya terpapar COVID-19. Lagi pula, sebagian besar jajaran juga sudah divaksin. Hanya, sempat di awal-awal merebak tahun lalu, ada beberapa anggota terpapar. "Saya mengapresiasi pemerintah. Sudah berupaya maksimal untuk menangani penyebaran COVID-19. Maka saat ini masyarakat saya imbau untuk bertawakal,” tutup politikus Partai Demokrat itu. (rsy/zul)