Antara Penurunan Kasus COVID-19 atau Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat, Ini Kata Sosiolog

Kebijakan pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro, dianggap salah satu upaya untuk menekan laju penularan COVID-19 di tingkat daerah. Namun kenyataannya, sering kali ada benturan kepentingan, antara penekanan jumlah kasus ataupun kebutuhan perut masyarakat.

nomorsatukaltim.com - Hal itu dibenarkan oleh Sri Murlianti, Sosiolog dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda. Dengan kebijakan yang coba diterapkan oleh pemerintah tingkat daerah, yakni menjamin kehidupan warga rentan ketika tidak bekerja. Dengan kata lain, ketika negara mewajibkan di rumah, ya konsekuensi menjamin kebutuhan mereka semua. Tetapi kenyataannya, tidak seperti itu. Dampaknya, masih ada warga yang sedikit "nakal" untuk tidak bisa sepenuhnya menerapkan kebijakan itu. Terlebih warga yang menggantungkan hidupnya dengan bekerja di luar rumah. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) contohnya. Sri Murlianti mengatakan, setidaknya harus ada pendampingan dari pemerintah. Seperti menyiapkan instrumen, yang memastikan proses jual beli tetap berjalan. Tanpa interaksi antar-penjual dan pembeli. Seperti menyiapkan pasar secara online atau cara-cara lainnya. Tapi hanya diterapkan kepada warga yang bekerja dengan upah harian seperti jualan. Berbeda ketika itu terjadi pada warga yang memang memiliki pekerjaan tetap, tanpa harus keluar rumah. "Kalau seperti ini tiba-tiba dipaksa disuruh jangan keluar (rumah), ya jangan salahkan disiplinnya sulit dilakukan, karena persoalan perut ini tidak bisa ditunda," kata Sri pada Disway Kaltim dan nomorsatukaltim.com, Selasa (6/7/2021). Penerapan sistem take away atau memanfaatkan sistem delivery, salah satu jalan keluar yang diterapkan oleh pemerintah, dianggap Sri Murlianti menjadi salah satu upaya yang dibilang pas untuk saat ini. Namun tetap dianggap menjadi suatu kekurangan. Karena tidak untuk semua pelaku UMKM. Terbatas untuk pelaku UMKM di bidang makanan sajian saja. Tidak untuk pelaku UMKM seperti sayur mayur mentah, dan bahan makanan lainnya. "PR pemerintah dari awal harus dipikirkan konsekuensinya, kebijakan diberlakukan (PPKM) harus diantisipasi bagi kelompok rentan. Yang benar-benar rentan harus ditanggung oleh pemerintah," lanjutnya lagi. Ini pun dianggap Sri, menjadi waktu di mana solidaritas antar-sesama timbul. Ketika tidak bisa mengharapkan negara 100 persen. Masa di mana ketika orang yang berada, bisa membantu warga dari kelompok rentan. "Ini ‘panggilan sosial’ bagi orang yang berkelebihan harta," tambah Sri. Namun, yang dipastikan oleh Sri Murlianti, tetap kembali ke hulunya. Mengetatkan protokol kesehatan (Prokes) masing-masing masyarakat yang menjadi kunci saat ini. Meski tidak menutup kenyataan masih ada saja masyarakat yang menganggap COVID-19 tidak ada. Tentu ini menjadi masalah kompleks yang dihadapi pemerintah saat ini. "Menurut saya prokes minimal dilaksanakan ketika memang diwajibkan keluar, syukur-syukur taat tanpa keluar rumah," pungkas Sri. (mrf/zul)

"PR pemerintah dari awal harus dipikirkan konsekuensinya, kebijakan diberlakukan (PPKM) harus diantisipasi bagi kelompok rentan. Yang benar-benar rentan harus ditanggung oleh pemerintah," Sri Murlianti, Sosiolog Universitas Mulawarman.