Penanganan COVID-19 di Kukar Butuh Rp 60 Miliar Lagi

COVID-19 belum tuntas. Alih-alih kasus menurun, lonjakan drastis kembali terjadi di akhir semester 1 tahun ini. Pemerintah butuh tambahan anggaran untuk menangani pandemi.

nomorsatukaltim.com - Perkembangan kasus COVID-19 di Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menunjukkan penambahan yang signifikan. Bahkan secara nasional terjadi penambahan besar-besaran. Diduga saat ini memasuki gelombang kedua kasus COVID-19. Untuk itu, Pemkab Kukar mengambil ancang-ancang untuk menambah pos anggaran penanganan COVID-19. Sejauh ini, Pemkab menggunakan anggaran dalam Belanja Tidak Terduga (BTT) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar 2021 untuk penanganan COVID-19 senilai Rp 40 miliar. Diperkirakan hanya cukup sampai semester pertama tahun 2021. Maka dari itu, saat ini, Pemkab Kukar sedang menggodok penambahan anggaran untuk penanganan COVID-19 di Kukar. Nilai tersebut sudah mulai ada gambaran. Yakni sekitar Rp 60 miliar lebih, dan kembali akan dimasukkan dalam pos BTT. Penambahan tersebut dijelaskan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar Sunggono, akan coba diajukan dalam APBD Perubahan Kukar 2021. "Anggaran COVID-19 Insyaallah ada tambahan, kalau bisa di perubahan ya di perubahan, kemungkinan besar ada," ujarnya saat dikonfirmasi melalui telepon, Selasa (29/6). Untuk fokus penggunaan, Sunggono menyebut bakal banyak diserap di bidang kesehatan dan operasionalnya. Terbanyak bakal dialokasikan ke insentif relawan tenaga kesehatan (nakes), yang merawat pasien COVID-19 di RSUD AM Parikesit Kukar dan RS Darurat Wisma Atlet Kukar. Di samping pembelian untuk menambah kebutuhan penunjang di wisma atlet, sebagai tempat isolasi pasien bergejala ringan dan sedang tanpa penyakit komorbid. "Insentif nakes aman hingga akhir tahun, kalau anggaran itu disetujui," lanjut Sunggono. Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kukar Saparuddin Pabonglean mengatakan, belum mengetahui apakah pengajuan tersebut sudah dilayangkan ke DPRD Kukar atau belum. Namun ia memastikan, secara pribadi atau kelembagaan sangat mendukung penambahan anggaran penanganan tersebut. "Kita komitmen demi kepentingan rakyat dan bisa dipertanggungjawabkan, kita tidak akan menghambat bahkan mendorong penganggaran tersebut segera terealisasi," ujar politisi PKS tersebut. Terkait adanya peluang penganggaran sebelum membahasnya di APBD Perubahan Kukar 2021. Saparuddin menyebut itu bisa saja terjadi. Atau istilahnya perubahan parsial. Yakni penganggaran yang dipercepat untuk kondisi darurat. Salah satunya karena kondisi COVID-19 yang masih terus meningkat saat ini. Diketahui, berdasarkan data yang disajikan oleh Dinas Kesehatan (Diskes) Kukar, lonjakan kasus positif di Kukar mengalami peningkatan yang drastis. Hingga 29 Juni 2021 saja, jumlah kasus aktif di Kukar naik lagi, mencapai 262 pasien. (mrf/zul)