Anggaran Infrastruktur Bocor, Ekonom: Pengawas Tidak Tegas

Eni Rochaida. (Mubin/DiswayKaltim) Samarinda, DiswayKaltim.com – Korupsi di bidang infrastruktur bukan kasus baru di Kaltim. Pada 2017, korupsi di bidang ini pernah terjadi di Kukar. Pelakunya Rita Widyasari. Mantan bupati Kukar. Teranyar, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Empat hari yang lalu. Melibatkan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan, Refly Tuddy Tangkere. Ekonom dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Eni Rochaida mengatakan, infrastruktur yang dibangun seharusnya dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. Tetapi setelah dikorupsi, akan memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. “Pembangunan infrastruktur juga akan terganggu. Idealnya bisa jangka panjang digunakan karena kualitasnya bagus. Tapi justru nanti akan mudah rusak. Itu akibat paling mudah terlihat dari korupsi,” jelasnya, Sabtu (19/10/2019) siang. Begitu juga biaya yang akan dikeluarkan. Anggaran akan membengkak. Lebih besar. Karena infrastruktur yang dibangun rawan rusak. Atau penyelesaiannya lamban. “Padahal anggaran itu bisa dianggarkan untuk program yang lain. Apabila ada kebocoran, capaiannya tidak bagus. Pemborosan. Sarana dan prasarana yang dibangun tidak bisa dimanfaatkan dengan cepat oleh masyarakat,” ungkapnya. Guru Besar Unmul Samarinda ini mengungkapkan, pembangunan infrastruktur jalan di Kaltim memang tergolong lamban. Masih banyak wilayah yang terisolasi. Tidak terhubung lewat infrastruktur jalan. Bisa jadi penyebabnya karena kasus korupsi yang marak. Karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat. Agar kebocoran anggaran dapat dihindari. Atau minimal diminimalisasi. “Kenapa harus ada pengawas? Tugasnya memang itu. Kalau masih terjadi juga kebocoran, yang kita salahkan human error-nya. Maksud saya, pengawasnya tidak tegas,” ucapnya. (qn/eny)