Silpa Tinggi, Perusda Kaltim Jadi Tumpuan Perbaikan

Triliunan rupiah Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) dianggap sebagai bentuk kegagalan mengelola keuangan. Apalagi, masih banyak daerah yang kesulitan membangun karena ketiadaan anggaran. Dewan mendorong partisipasi Perusda Kaltim.     

Samarinda, nomorsatukaltim.com - Pemerhati kebijakan publik yang tergabung dalam Kelompok Kerja 30 (Pokja 30) Oki Syaifudin mengatakan,   keberadaan Silpa mengkonfirmasi buruknya perencanaan keuangan Pemprov Kaltim. “Kalau prediksi pendapatan itu bisa 100 persen lebih, belanja keuangan harusnya bisa menyesuaikan,” katanya, Rabu (9/6). Ada dua sisi memandang persoalan ini. Bernilai positif lantaran APBD Kaltim dikatakan surplus meski penggunaan atau serapannya rendah. “Artinya penghematan,” ucap Oki. Tapi, dalam sistem akuntabilitas keuangan daerah, jumlah pendapatan harus balance atau seimbang dengan pengeluaran. Kalau ternyata realisasi rendah, maka perencanan pemprov disebut buruk. Kata Oki. “Pemerintah enggak boleh ada bahasa penghematan. Prinsipnya, antara pendapatan dan belanja itu harus balance. Kalau ada surplus itu buruk, apalagi sampai defisit,” tambahnya. Soal tingginya Silpa hingga Rp 2,9 triliun, Oki menyayangkan. “Silpa segede itu kalau digunakan untuk kabupaten/kota, pembangunan bisa merata. Apalagi yang di daerah pedalaman seperti Mahulu,” singgungnya. Akhirnya Oki menyarankan. Agar Pemprov Kaltim lebih jeli mengatur perencanaan keuangannya. Sementara DPR Kaltim berencana melakukan evaluasi total terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keputusan itu dilakukan menyusul tingginya target pemasukan, namun kenyatannya realisasi belanja daerah pada tahun berjalan, rendah. Anggota Fraksi NasDem, Ismail berharap adanya partisipasi perusahan daerah dan BUMD Pemprov Kaltim dalam mendorong pembangunan. Hal ini untuk mendorong Perusda membantu mengurangi beban pemerintah. “Kami minta agar mengevaluasi keberadaan Perusda seperti MMP dan MBS,” kata Ismail. Menurutnya, salah satu alas an rendahnya realisasi pendapatan Kaltim karena minimnya kontribusi Perusda. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, Ismail berharap Perusda memiliki kinerja yang bagus. “Potensi pendapatan kita dari sektor pajak, transfer pusat, sampai meraih laba dari Perusda. Poin terakhir ini penting,” ditekankan Ismail. Lantaran setiap tahun pemerintah selalu memberikan penyertaan modal, sehingga diharapkan melakukan ekspansi. “Jangan sampai buntung atau tidak berikan kontribusi,” kata dia. Ia mengkritik sejumlah Perusda yang sibuk dengan urusan piutang. Contohnya Perusda Migas Mandiri Pratama (MMP) yang memiliki piutang dengan enam perusahaan berbeda. Akan tetapi penagihan itu macet karena tidak disertai SOP yang jelas, sehingga tidak ada uang masuk ke kas daerah. “Kami minta agar piutang dengan pihak ketiga tersebut diselesaikan,” tegas Ismail. Herliana Yanti dari Fraksi PDI Perjuangan juga menyorot hal serupa. Ia bilang, masih sedikit Perusda milik Pemprov yang memberikan laba ke kas daerah. Meski sudah mendapat anggaran penyertaan modal senilai Rp 133,813 miliar di tahun 2020. Namun yang terealisasi hanya Rp 110,988 miliar. Atau 82,94 persen. “MMP contohnya yang tidak dapat memberikan kontribusi karena masih menyelesaikan persoalan temuan BPK RI atas Participating Interest (PI) sebesar 10 persen,” sebutnya. Ya, berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan BPK RI Perwakilan Kaltim tahun lalu, anggaran PI yang ikut dikelolakan MMP bermasalah administrasi. Karena itu ia meminta pemprov lakukan evaluasi kepada sembilan Perusda yang ada. Berupa pertanggungjawaban dari direksi dan dewan pengawas Perusda. Dari sembilan Perusda, tercatat tiga perusahaan yang memberikan sumbangsih cukup besar bagi pemerintahd aerah. Yakni Bankaltimtara, Perusda Kelistrikan, dan Jamkrida Kaltim. Terkait dengan kinerja perusda, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwkailan Kaltim telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi. Pertama meminta pemegang saham menyusun perangkat kebijakan dalam rangka pengelolaan. Kedua menginstruksikan Sekretaris Daerah mengawasi penyusunan SOP kerja sama Perusda dengan pihak ketiga. Dan terakhir melakukan evaluasi direksi dan dewan pengawas atas penyelesaian piutang dan kerja sama wanprestasi. Kritik terhadap kinerja Perusda hanya salah satu evaluasi. Karang Paci juga mengkritisi beberapa pos anggaran yang serapannya rendah. Ketua Fraksi Gerindra Bagus Susetyo menyebut ada kejanggalan. Realisasi pendapatan Kaltim dikatakan naik 122,26 persen atau senilai Rp 5,28 triliun, dari target Rp 4,32 triliun. Namun berbanding terbalik dengan realisasi belanja yang rendah. “Karena tidak naik sehingga Silpa bertambah,” sebutnya. Ia menegaskan Pemprov Kaltim harus jeli dan disiplin dalam merealisasikan sejumlah anggaran agar Silpa itu tidak besar. Contoh lainnya adalah belanja bantuan sosial (bansos). Rencana anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp 16,07 miliar. Tapi yang terserap hanya Rp 12,57 miliar atau 78,72 persen. Kata Bagus, ada sekitar Rp 2,84 miliar anggaran sosial yang  belum tersalurkan. “Nah ini kenapa. Menurut kami pemprov kurang berkoordinasi dan kurang berikan perhatian kepada penerima bansos itu,” sebut pria yang juga Ketua Real Estate Indonesia (REI) Kaltim itu. Sebelumnya, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim M Sa’bani mengakui Silpa memang tinggi. Pada 2019 angkanya sekitar Rp 2,249 triliun. Nah, di 2020 naik menjadi Rp 2,954 triliun. Atau ada kelebihan Silpa sekitar Rp 705 miliar. Naiknya angka Silpa tersebut karena ada dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang terlambat. Sementara Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) sudah selesai lakukan pembahasan APBD perubahan. Sudah disahkan pula. Persoalan lain adalah realisasi pendapatan daerah Kaltim yang mengalami penurunan. Dari Rp 11,775 triliun pada 2019 menjadi Rp 10,13 triliun di 2020. Kondisi ini juga dievaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Lagi-lagi kambing hitam rendahnya realisasi pendapatan itu karena ada tambahan pendapatan yang terlambat ditransfer. Sehingga belanja pendapatan tidak sampai 100 persen. (boy)