Kukar Masuk Daerah Potensi Pemulihan Ekonomi dari Industri Rumahan

Kukar, nomorsatukaltim.com - Kutai Kartanegara (Kukar) coba didorong menjadi daerah pemulihan ekonomi di sektor industri rumahan. Sektor ini ditengarai banyak dilakoni oleh perempuan.

Melihat data yang dihimpun oleh data Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Kaltim, Kukar memiliki 4.774 Industri Kecil Menengah (IKM) dengan jumlah tenaga kerja mencapai 9.011 orang. Jumlah ini terbanyak dibanding kota tetangga, Samarinda. Dengan 1.423 IKM dan 3.116 tenaga kerja. Untuk itu, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim memilih dua daerah tersebut. Karena itulah, DKP3A Kaltim bersinergi dengan DP3A Kukar dalam pengembangan para pelaku ekonomi perempuan. Tujuannya, mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi IKM, yang berimbas untuk peningkatan pendapatan tentunya. Salah satu upaya dengan mengelola Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) yang dapat berkembang menjadi industri rumahan. Komunikasi pun langsung dilakukan DKP3A Kaltim dengan dua daerah tadi. Ini dilihat mampu berpotensi menaikkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kaltim. Yang kini nangkring di posisi ke-32 dari 34 provinsi di Indonesia. Terlebih, kontribusi perempuan besar berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), salah satu indikator pendapatan rata-rata perempuan berasal dari sektor industri. Sedangkan, di Kaltim sendiri memang tidak ada pabrik industri. "Kita tidak ada pabrik, BPS itu indikatornya berkaitan dengan pendapatan rata-rata perempuan di sektor industri,” terang Kepala Dinas DKP3A Kaltim Noryani Sorayalita belum lama ini. Sektor UMKM pun tidak luput dari potensi yang dilihat DKP3A Kaltim. Melihat potensi yang besar melekat di dua daerah tadi, termasuk Balikpapan juga. Dikarenakan jumlah penduduk yang besar. Ia menegaskan, perempuan memiliki peran penting sebagai individu yang bisa membantu menambah penghasilan keluarga, yang dapat berdampak pada pemulihan ekonomi. Dirinya berharap, kedepannya peran perempuan bisa selalu seperti itu. Namun menurut Noryani, eksekusi dan realisasi akan kembali diserahkan kepada masing-masing kabupaten dan kota. Disamping dengan pendampingan dan pantauan langsung dari pihaknya. (mrf/zul)