Tingkatkan Perekonomian Warga, Kementerian Perhubungan UPT Kaltim Gelar Program Padat Karya

Kukar, nomorsatukaltim.com - Kementerian Perhubungan melalui UPT di Kalimantan Timur menggelar program padat karya. Salah satunya Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Kuala Samboja, Kutai Kartanegara, Selasa (25/5/2021) pagi.

Pembukaan Program Padat karya 2021 ditandai dengan penyerahan peralatan pekerjaan secara simbolis, diantaranya, cangkul, serokan, sapu dan lainnya. Tampak hadir dalam kegiatan yakni, Kepala kantor distrik navigasi I Samarinda, anggota DPRD Kukar Farida dan Budiman serta instansi terkait. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas (UPP) III Kuala Samboja Capt Wahyu Prihanto menjelaskan, semua program yang dilakukan sebagai persiapan dan penunjang menyambut Ibu Kota Negara(IKN) Baru di Kaltim. Sebanyak 50 orang yang akan mengikut program padat karya di wilayah kerjanya. Tahun ini rencananya akan dilakukan dua kali kegiatan. “Selain faktor pandemi. Ini juga untuk meningkatkan kualitas SDM di Kuala Samboja,” tambahnya. Dalam waktu dekat kata Wahyu, pihaknya akan melakukan program - program lanjutan seperti, SDM unggul Indonesia maju, sosialisasi keselamatan pelayaran, diklat pemberdayaan masyrakat dan pembagian 300 lifejacket. Khususnya sosialisasi tentang pengukuran, kopetensi, pelakunya serta legalitas kapal - kapal rakyat yang sesuai aturan. Sehingga dapat menunjang untuk wisatawan lokal maupun asing. “Insya Allah minggu depan kita bagikan. Mengingat mayoritas warga pesisir Kuala Samboja ini berprofesi sebagai nelayan,” ujarnya. Di sela kegiatan juga terjadi momen tanya jawab dari beberapa peserta. Salah satunya yaitu Ketua asosiasi perusahaan bongkar muat Indonesia, Loies Subowo Saminanto. Dirinya mempertanyakan kelanjutan pembangunan pelabuhan di ambarawang laut dan muara Jawa. Karena itu dianggap menjadi potensi pengembangan perekonomian warga pesisir di Kuala Samboja yang mayoritas sebagai nelayan. Politisi Partai Golkar Budiman menjawab, Tentang keberadaan pelabuhan ambarawang laut dan di muara Jawa. Pada intinya dirinya bersama legislatif lainnya telah berkomunikasi kepada kementrian perhubungan. Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan yang mengakibatkan pelabuhan belum bisa beroperasi. “Pelabuhan tersebut memakan banyak biaya. Namun memang belum bisa beroperasi karena beberapa hal. Saat ini kementerian perhubungan masih melakukan pembangunan fasilitas - fasilitas di sekitar pelabuhan,” kata Budiman. “Semoga kedua pelabuhan tersebut segera rampung dan bisa digunakan untuk pertumbuhan ekonomi di Kukar, khususnya di Samboja dan muara Jawa,” pungkasnya.(*/snd)