Bahas RPJMD, Penanganan Banjir Balikpapan Masih Jadi Prioritas

Balikpapan, nomorsatuKaltim.com - Penanganan banjir Balikpapan masih jadi prioritas. Hal ini terungkap saat Komisi III DPRD Balikpapan membahas Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penanganan banjir Balikpapan menjadi skala prioritas yang direncanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) di era kepemimpinan Wali Kota terpilih periode 2020-2024 mulai dibahas.  Rapat Dengar Pendapat (RDP) anggota DPRD dan OPD berlangsung di ruang Rapat Paripurna, Kamis (20/5/2021) Dalam rapat, Tim Kelompok Pakar Pimpinan Dewan Adi Supriadi menjelaskan, Rencana pembangunan skala prioritas ini akan dilakukan secara bertahap selama kepemimpinan Wali Kota yang baru. Ia memaparkan, Pembangunan yang akan diprogramkan di antaranya penanggulangan banjir Balikpapan, BPJS Kesehatan gratis bagi peserta mandiri, seragam gratis bagi siswa baru untuk tingkat SD maupun SMP. Baik negeri maupun swasta serta pembangunan Rumah Sakit di Balikpapan Timur. “Pengendalian banjir Balikpapan merupakan skala prioritas pembangunan, ini menyesuaikan dengan visi misi Wali Kota terpilih bahwa program penanggulangan banjir adalah prioritas utama yang akan di kerjakan dalam RPJMD Wali Kota baru,” bebernya. Anggaran pembangunan seperti penanggulangan banjir sudah tersedia, dan di fokuskan penanganan banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal dengan anggaran berkisar Rp 300 miliar. “Ini baru diskusi awal, nanti akan kami lanjutkan untuk melihat biaya sebenarnya yang dibutuhkan,” terangnya. Persoalan penanggulangan banjir Balikpapan sangat optimis bisa dilaksanakan. Hanya saja selama ini tergantung kemauan untuk menyelesaikan persoalan pembebasan lahan ditempat itu, karena dari sisi regulasi dan Undang-Undang, ada ketentuan bahwa ketika pembebasan lahan terkait dengan pelayanan publik, maka dapat dilakukan secara konsinyasi. ”Kalau status lahan itu bermasalah maka dana yang disiapkan oleh Pemerintah Kota dititipkan kepada pengadilan. Jadi, yang mengklaim tanah itu bisa berurusan dengan pengadilan. Sehingga program bisa jalan terus,” paparnya. Untuk proses penanggulangan banjir Balikpapan masih dalam kajian di Bappeda dan DPRD. Sebab, harus mengukur dengan kemampuan keuangan daerah. Di samping itu Adi menambahkan, skala prioritas Wali Kota terpilih dalam RPJMD 2020-2024 adalah BPJS Kesehatan gratis bagi peserta mandiri. "Anggaran sudah tersedia, hanya saja dari semua program prioritas ini akan di pilah dan bertahap. Untuk di eksekusi awal, pertengahan dan akhir,” ucapnya. Saat ini Ketua DPRD telah meminta kepada BPKD untuk melakukan update terkait data tersebut. Sebab, menurut Adi, belanja pegawai saja atau ASN di Kota Balikpapan mencapai angka Rp 775 miliar, sementara Dana Alokasi Umum (DAU) berkisar Rp 445 miliar. Sehingga masih terdapat kekurangan Rp 300 miliar. “Kalau misalkan BPKD bisa mengupdate data ke Kementerian Keuangan, kita optimis DAU Balikpapan bisa naik Rp 200 miliar. Karena karakteristik Balikpapan kurang lebih dengan Samarinda,” lanjut Adi. “DAU di Samarinda sekira Rp 680 miliar, dengan mempertimbangkan karakteristik yang kurang lebih sama, saya optimis Balikpapan bisa dapat tambahan Rp 200 miliar dari DAU. Jika itu terjadi, maka akan ada tambahan Rp 200 miliar untuk pos belanja modal. Sehingga program-program prioritas dari Wali Kota terpilih bisa kita eksekusi secara bertahap,” tandasnya. (*/snd)