Minimal 300 Rumah Setahun

Tanjung Redeb, Nomorsatukaltim.com Program pembangunan rumah layak huni (RLH) menjadi atensi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Namun, realisasi pemenuhan standar kesehatan permukiman terkendala anggaran.

Dikatakan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Berau Yudi Artangali, sekira 5.396 warga yang prioritas mendapatkan bantuan RLH di Bumi Batiwakkal. Sayangnya, program ini terhenti sejak 2016. Padahal, baru terealisasi 1.529 rumah di 13 kecamatan. Musababnya, program yang membutuhkan anggaran cukup besar terpaksa setop karena kondisi keuangan daerah tidak stabil. Pasalnya, per unit rumah membutuhkan anggaran sekira Rp 100 juta. “Pertanyaannya, apakah dalam lima tahun kedepan 5.396 rumah dapat perbaikan jika nilai perbaikan atau pembangunan rumah sebesar itu?” katanya kepada Disway Berau belum lama ini. Lanjutnya, untuk menuntaskan 5.396 RLH dalam lima tahun kedepan, setidaknya Pemkab Berau harus menuntaskan perbaikan 300 rumah per tahun. Jika anggaran tidak mencukupi, minimal 100 rumah ditanggung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sisanya, di-cover melalui APBD provinsi dan APBN. Sementara, bantuan dibagi menjadi dua kategori, yakni peningkatan atau perbaikan. Ada juga pembangunan baru. Yang peningkatan, kata dia, cukup banyak dan masih berjalan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Lewat program saat ini, apakah pemkab akan melakukan pembangunan baru atau peningkatan. Itu yang harus diperhatikan, karena biaya yang dibutuhkan sangat banyak. Dan setiap tahun, semakin bertambah pastinya,” terangnya. Sementara, Bupati Berau Sri Juniarsih mengaku, perlu melakukan kalkulasi anggaran untuk bisa merealisasikan program bantuan RLH. Meski tidak mencapai 300 unit per tahun, setidaknya warga yang terdata mendapatkan bantuan berkurang tiap tahunya. “Kita akan perhitungkan, agar tahun 2022 nanti harus bisa direalisasikan," harapnya. */ZUH/JUN