Tanggapi Isu Pemangkasan Subsidi, Pemkab Kukar Siapkan Antisipasi Dampaknya

KUKAR, NOMORSATUKALTIM — Tanggapi terkait isu pemangkasan subsidi BBM dan Listrik, Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri mengatakan, pemerintah daerah akan mengantisipasi dampak kebijakan pemerintah pusat tersebut, khususnya terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.

Aulia mengatakan, kebijakan subsidi BBM dan listrik merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun, Pemkab kukar akan berfokus menjaga dampak lanjutan kebijakan tersebut di daerah.

"Kewenangan itu memang berada di wilayah pemerintah pusat, tentunya kalau kita di daerah, kita menjaga dampak dari proses pemangkasan ini," ucap Aulia, Kamis, 1 Oktober 2026.

Ia menegaskan, salah satu langkah yang akan dilakukan Pemkab Kukar adalah menjaga agar perubahan kebijakan energi tidak memicu inflasi yang berlebihan dan lonjakan harga kebutuhan masyarakat.

BACA JUGA: APBD Perubahan Kukar 2026 Ditetapkan Rp7,9 Triliun, Termasuk Pinjaman ke Bankaltimtara Rp820 Miliar

"Kami berusaha menjaga agar tidak terjadi inflasi yang berlebihan sehingga menimbulkan lonjakan harga di tengah-tengah masyarakat," jelasnya.

Ia mengungkapkan, bahwa pemerintah daerah juga akan memperhatikan kemampuan dan daya beli masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat yang harus tetap terjaga.

Menurutnya pemerintah daerah perlu memastikan kebijakan di tingkat pusat tidak berdampak terhadap peningkatan angka kemiskinan di Kukar.

"Kami juga menjaga terkait dengan kemampuan atau daya beli masyarakat, sehingga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat itu bisa terpenuhi dengan baik," ujarnya.

BACA JUGA: Proyeksi SiLPA Kukar Turun, Begini Penjelasan Sekda

Dia berharap apabila terdapat pengurangan alokasi subsidi di tingkat pusat, anggaran tersebut dapat dialihkan ke sektor-sektor produktif yang memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Ketika di sini dikurangi, nanti pembiayaannya akan disalurkan ke tempat mana lagi. Kita berharap ini tersalur ke sektor-sektor produktif sehingga bisa menjadi daya dorong atau daya dukung tersendiri untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat," tuturnya. (adv)

Sumber: