Investigasi Jembatan Mahkota II, Kementerian PUPR Butuh Waktu Sepekan

Samarinda, nomorsatukaltim.com - Investigasi Jembatan Mahkota II yang dilakukan pemerintah belum membuat kesimpulan yang mengerucut. Tim dari Kementerian PUPR yang tiba Jumat (30/4/2021) mengatakan, masih memerlukan waktu tiga hari sampai sepekan ke depan untuk membuktikan kebenaran hasil assesment awal. Yang menyatakan ada pergeseran pada fondasi pilar jembatan di sisi Palaran.

"Tadi itu masih mengumpulkan data-data. Utamanya yang dievaluasi, terkait pengaruh longsor terhadap jembatan," kata Direktur Pembangunan Jembatan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Yudha Handito Pandjriawan, dijumpai di Balai Kota Samarinda, usai pertemuan dengan Pemkot Samarinda, Jumat (30/4).

Ahli geologi yang diboyong dari Jakarta, dikatakan telah memberi arahan. Terkait langkah-langkah yang harus dikerjakan. Yakni pemeriksaan pada semua komponen jembatan dan titik longsor di sisi kaki jembatan. Baik oleh konsultan jembatan maupun PT Nindya Karya, selaku kontraktor proyek IPA Kalhol, yang menjadi awal mulai titik longsor.

Pengukuran yang dilakukan menggunakan total station, kata Yudha, untuk mengetahui hal-hal yang meliputi, kebenaran konstruksi jembatan mengalami pergeseran dan penurunan. Kemudian meneliti terkait kemungkinan mengalami retakan dan sebagainya, jika terjadi disposisi struktur. Informasi-informasi itu yang kemudian akan dievaluasi.

Setelah hasil pengukuran diketahui, dan dilakukan evaluasi, pemerintah baru akan menyusun langkah penanganan. "Jadi, belum bisa dibuktikan apakah ada pergeseran. Kan harus diukur dulu supaya pasti, enggak bisa hanya dilihat secara kasat mata. Karena bergerak 5-10 cm itu sudah terasa sekali," urainya.

Selain itu, pihaknya juga tengah mengumpulkan dan memulai pemeriksaan data-data hasil pengukuran yang dilakukan konsultan jembatan dan PT Nindya Karya selama beberapa hari terakhir. Juga untuk dievaluasi kemudian.

Yudha Handito Pandjriawan mengatakan, kedatangannya ke lokasi hanya untuk memberi arahan. Terutama perihal kondisi geologi di lokasi yang terjadi longsor.

"Khusus ini saya datangkan ahli geologi. Karena saya lihat permasalahan tanah .Tapi kemarin rapat lewat zoom ahli infrastruktur juga kita libatkan," sebutnya.

Ia berkata, persoalan jembatan yang difungsikan tiga tahun lalu ini, mendapat perhatian serius Kementerian PUPR. Kendati infrastruktur tersebut sudah menjadi milik Pemkot Samarinda.

"Kita pengen secepat mungkin dibuka. Tapi kita pastikan dulu kalau dibuka aman untuk masyarakat. Lebih penting lagi jembatan jangan sampai ambruk dan membahayakan pengguna jembatan. Itu sudah menjadi SOP kita," tuturnya.

"Saya tahu ini berdampak ke masyarakat. Tapi beri kami waktu untuk memeriksa," pungkas Direktur Pembangunan Jembatan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR itu. (das/eny).