50 Persen APBD Kutim Tersedot untuk Kebutuhan Infrastruktur

Kutim, nomorsatukaltim.com - Pemkab Kutim memastikan pembangunan akan mengarah pada infrastruktur. Terutama untuk membangun akses jalan maupun jembatan. Begitu pula dengan sarana telekomunikasi. Bahkan pemerintah menyiapkan setengah anggaran untuk rencana tersebut.

Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, Suprihanto mengatakan demikian. Beberapa tahun belakangan ini infrastruktur Kutim begitu kedodoran. Banyak akses jalan antar kecamatan belum tersambung. Jaringan listrik juga harus diperluas. Sarana telekomunikasi apalagi. "Kami akan fokus di infrastruktur. Apalagi ada anjuran presiden agar fokus pada satu sektor. Kami pilih infrastruktur," ucap Suprihanto. Untuk memuluskan rencana tersebut, Pemkab Kutim bahkan menyiapkan rencana besar. Disusun melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Saat ini prosesnya tinggal menunggu pengesahan dari DPRD Kutim. Arahan program pun telah disusun tiap tahunnya. Tentunya ini sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Ini memastikan jika Pemkab Kutim bakal mendorong pembangunan infrastruktur habis-habisan. Selain jalan dan jembatan, maupun telekomunikasi, sektor pertanian juga disasar. Pembangunan jalan usaha tani dan irigasi juga tak dilupakan. "Kami juga akan sasar sektor lain. Karena masalah ini sebenarnya sudah disiapkan dari periode sebelumnya. Tinggal melanjutkan saja lagi," tuturnya. Namun ia memastikan bakal fokus pada satu program terlebih dahulu. Sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan adalah jalan dan jembatan. Untuk itu, perencanaan pembangunan jalan dan jembatan akan diperhatikan secara khusus. Termasuk menyiapkan daya dukungnya seperti drainase dan gorong-gorong. “Jadi tidak perlu banyak program. Satu atau dua saja tetapi fokus. Setelah itu baru mengarah pada sektor lainnya," paparnya. Kemudian, terkait dengan aturan alokasi anggaran wajib dilakukan pada beberapa sektor. Ia juga memastikan hal itu tak bakal ditinggalkan. Seperti sektor pendidikan yang harus 20 persen, kesehatan 11 persen. Soal itu, menurutnya bisa disiasati dengan menaruh anggaran di beberapa instansi yang berkaitan. "Seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Perpusatakan dan Kearsipan bisa digabung. Begitu juga dengan Dinas Kesehatan bisa digabung dengan Dinas Keluarga Berencana," bebernya. Artinya, Suprihanto menilai, penempatan alokasi anggaran bisa dicari jalan keluarnya. Apalagi kondisi Kutim yang mengetahui secara pasti adalah pemerintah daerah. "Jadi kami akan kejar itu dan sudah kami siapkan arahnya," tandasnya. terpisah Anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hasbullah Yusuf angkat suara. Ia mengaku siap mendukung rencana Pemkab Kutim mengalokasikan anggaran 50 persen untuk pembangunan infrastruktur. Hanya saja harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. “Kalau memang itu program pemerintah yang baik untuk masyarakat, maka harus didukung. Selama anggarannya mencukupi,” ucap Hasbullah. Menurutnya, selama ini Fraksi PPP selalu mendukung kebijakan Pemkab Kutim. Terlebih setiap program yang akan dilaksanakan pemerintah kepentingannya selalu mengarah pada masyarakat. “Selama itu kepentingannya untuk masyarakat kita akan sangat mendukung. Jadi tidak ada arah mau menjadi oposisi atau yang lain. Intinya kita saling melengkapi lah dan saling bersinergi antara legislatif dan eksekutif,” katanya. (bct/boy)